Denpasar, Beritafakta.id — Polemik BPJS PBI di Denpasar memanas setelah tulisan I Gusti Putu Artha menuai sorotan publik. Banyak pihak menilai tulisannya tidak sekadar pembelaan, melainkan menyerupai siaran pers terselubung yang berpihak pada pemerintah daerah.
Alih-alih berdiri bersama masyarakat yang masih mempertanyakan kebijakan tersebut, Putu Artha justru tampil di barisan pembela Wali Kota Denpasar. Sikap itu memunculkan persepsi bahwa posisinya lebih mencerminkan pilihan politik, bukan sudut pandang independen seperti yang ia klaim.
Situasi ini memicu pertanyaan publik: apakah tulisannya merupakan analisis objektif atau bagian dari upaya membangun panggung politik?
Rekam jejak politik Putu Artha turut menjadi sorotan. Ia gagal melaju ke Senayan pada Pemilu 2019, lalu kembali mencalonkan diri pada 2024 di daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Kini, ia tampil vokal dalam isu kebijakan di Bali. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan motif di balik sikapnya—apakah murni kepedulian publik atau strategi meningkatkan popularitas.
Jika benar ingin tampil sebagai representasi suara rakyat, publik menilai legitimasi politik tetap menjadi faktor penting. Masyarakat Sulawesi Tengah sebelumnya belum memberikan mandat. Hal itu memunculkan pertanyaan lanjutan: dengan dasar apa ia merasa paling tepat membela kebijakan di Bali?
Sebagian pengamat menilai pembelaan berbasis regulasi memang mudah disampaikan. Namun, menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat yang terdampak kebijakan jauh lebih sulit diwujudkan.
Editor : Azizah Estetika
