Ketum DPP IMM Kritisi UU PPSK : OJK Bukan Lembaga Penyidik Seperti Polri

0
18

Jakarta, beritafakta.id- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), mengkritik UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada Sabtu, 07 Januari 2023.

Adanya UU PPSK dengan memberikan kewenangan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana jasa keuangan. “Menurut saya bukanlah suatu hal yang tepat pertama terkesan menabrak kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)” jelas Ketum DPP IMM Abdul Musawir Yahya.

Abul Musyawir Yahya Alasan berpendapat bahwa polri merupakan penyidik tunggal terkait dengan tindak pidana jasa keuangan, “menurut saya jika pun OJK memiliki kewenangan penuh justru malah akan berpotensi melahirkan celah untuk penyelewengan kewenangan seperti celah korupsi baru” ungkap pria yang akrab disapa Abdul.

Berikutnya Musyawir menegaskan, seharusnya OJK tetap menjadi badan yang selalu berkoordinasi dengan lembaga lain dalam menyelesaikan perkara jasa keuangan

Menutup wawancara dengan ketum DPP IMM, ia menyarankan “alangkah tepat lagi yang diperlukan oleh pemerintah yang berwenang pada kondisi sekarang ini adalah mengupgrade fasilitas teknologi yang lebih canggih, untuk melawan modus kejahatan pada sektor keuangan. Bukan membuat solusi yang kemudian justru menimbulkan masalah baru dalam persoalan dg membrikan kewenangan penuh kepada OJK”, tandas Abdul.