Nusakambangan, 6 November 2025 – Balai Latihan Kerja (BLK) Nusakambangan kini menjadi contoh nyata birokrasi berdampak, di mana warga binaan tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang bisa digunakan setelah bebas. Program ini digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk membekali warga binaan dengan kemampuan teknis di berbagai bidang, mulai dari agribisnis, konveksi, perikanan, hingga pengolahan limbah industri.
Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan, Nusakambangan kini tidak sekadar sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai pusat pelatihan ketahanan pangan dan kemandirian.
“Harapannya, ketika mereka bebas, warga binaan memiliki modal untuk melanjutkan aktivitas produktif berdasarkan kemampuan yang mereka miliki,” ujar Agus saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (5/11/2025).
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan, BLK Nusakambangan merupakan contoh kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program ini sejalan dengan reformasi birokrasi tematik, di mana inovasi dan pembinaan diarahkan pada hasil nyata.
“Ini berdampak langsung pada ekosistem pembangunan nasional dan bisa menjadi praktik baik di lapas lain,” katanya.
Kunjungan Wamen PANRB dan Menteri Imipas mencakup berbagai BLK, seperti Pabrik FABA yang mengolah abu batu bara menjadi paving block, BLK pengolahan pupuk, konveksi, budidaya sidat, pengolahan tepung nirbaya, budidaya udang vaname, pelintingan rokok, serta BLK ayam KUB dan petelur. Inisiatif ini membantu warga binaan membangun kemandirian, karakter, dan keterampilan hidup, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan tata kelola lapas yang lebih manusiawi.
(Alda)
