Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjalankan peran strategis dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif dan akuntabel.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus utama kementeriannya mencakup pelindungan aparatur sipil negara (ASN), fleksibilitas mekanisme kerja, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi pascabencana.
“Kementerian PANRB memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan di wilayah terdampak, meskipun dalam kondisi darurat,” ujar Rini.
Upaya pemulihan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sinergi ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan manajemen ASN dan pelindungan arsip negara.
Rini menegaskan bahwa bencana tidak boleh menghentikan kerja negara maupun memutus hak masyarakat. Pemerintah harus tetap hadir melalui layanan yang responsif dan terintegrasi, terutama bagi masyarakat terdampak yang kehilangan akses terhadap layanan administrasi dasar.
