Lolos Jadi Cawapres, Baru Dipersoalkan: Ada yang Salah dengan Sistem Verifikasi Syarat Calon?
(dok-ist) JAKARTA, BeritaFakta.id — Polemik mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan pemenuhan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya sebuah ijazah.
Di balik polemik tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: seberapa ketat sesungguhnya sistem penyaringan, verifikasi, dan validasi persyaratan calon yang dilakukan penyelenggara pemilu?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika persoalan mengenai dokumen dan dasar pemenuhan syarat pendidikan kembali diperdebatkan setelah seluruh tahapan pencalonan berlangsung, pemilu telah dilaksanakan, dan pasangan calon telah ditetapkan sebagai pemenang.
Jika sejak awal seluruh persyaratan calon telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan berlapis, semestinya dokumen yang menjadi dasar pemenuhan syarat dapat dijelaskan secara terang sejak tahapan pencalonan.
Sebaliknya, apabila persoalan mendasar mengenai dokumen pendidikan baru menjadi perdebatan serius setelah proses politik berjalan, publik berhak meminta penjelasan: apa sebenarnya yang diverifikasi pada saat proses pencalonan?
Bukan Hanya Memeriksa Kelengkapan Berkas
Dalam sistem administrasi pemilu, verifikasi tidak semestinya dimaknai sekadar memastikan calon menyerahkan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa dokumen tersebut valid, berasal dari sumber yang berwenang, dapat dikonfirmasi kebenarannya, dan benar-benar memenuhi norma hukum yang menjadi dasar persyaratan pencalonan.
Terlebih ketika dokumen pendidikan berasal dari institusi luar negeri.
Dalam kondisi seperti itu, proses verifikasi idealnya tidak berhenti pada keberadaan selembar surat atau keterangan. Harus ada kejelasan mengenai dokumen sumber, status pendidikan, lembaga penerbit, mekanisme penyetaraan, serta dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan seseorang memenuhi persyaratan pendidikan.
Di sinilah publik kemudian mempertanyakan apakah mekanisme verifikasi yang dilakukan sebelumnya sudah sampai pada tahap validasi substantif, atau hanya sebatas pemeriksaan administratif atas berkas yang diserahkan.
Mengapa Baru Dipersoalkan Kemudian?
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih penting.
Mengapa persoalan yang menyangkut persyaratan dasar seorang calon pejabat publik dapat kembali diperdebatkan setelah tahapan pencalonan dan pemilu selesai?
Pertanyaan tersebut tidak otomatis berarti penyelenggara pemilu telah melakukan kesalahan. Namun, secara tata kelola, situasi tersebut cukup untuk mendorong evaluasi terhadap mekanisme verifikasi dan validasi.
Sebab, persyaratan calon presiden dan wakil presiden bukanlah persoalan administratif biasa.
Syarat tersebut merupakan bagian dari legitimasi hukum seseorang untuk masuk dalam kontestasi politik tertinggi di Indonesia.
Jika proses pemeriksaan dilakukan secara komprehensif sejak awal, potensi sengketa seharusnya dapat diminimalkan sebelum calon ditetapkan dan sebelum masyarakat memberikan suara.
Sebaliknya, apabila sebuah persoalan fundamental baru muncul setelah seluruh proses berjalan, maka yang patut diperiksa bukan hanya dokumen yang dipersoalkan, tetapi juga mekanisme yang sebelumnya menyatakan persyaratan tersebut telah terpenuhi.
Jangan Sampai Verifikasi Hanya Menjadi Formalitas
Kritik paling serius yang patut diajukan adalah jangan sampai verifikasi persyaratan calon berubah menjadi sekadar formalitas administratif.
Sistem pemilu membutuhkan mekanisme penyaringan yang mampu memberikan kepastian sejak awal.
Publik tidak cukup hanya diberi jawaban bahwa dokumen sudah diterima atau persyaratan dinyatakan lengkap. Publik membutuhkan kepastian bahwa dokumen tersebut benar-benar telah diverifikasi dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Sebab ketika sebuah persoalan administratif menyangkut calon pemimpin nasional, konsekuensinya tidak berhenti pada calon yang bersangkutan.
Persoalan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa hukum, perdebatan politik, krisis kepercayaan publik, bahkan mempertanyakan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.
Siapa yang Harus Menjawab?
Karena itu, polemik ini semestinya menjadi momentum bagi penyelenggara pemilu untuk membuka dan menjelaskan secara transparan mekanisme pemeriksaan persyaratan calon.
Dokumen apa yang diperiksa?
Siapa yang melakukan verifikasi?
Kepada siapa dokumen tersebut dikonfirmasi?
Apa standar validasi dokumen pendidikan dari luar negeri?
Apa dasar hukum yang digunakan ketika suatu dokumen dinyatakan memenuhi syarat?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah terdapat mekanisme audit atau pemeriksaan ulang ketika kemudian muncul keberatan terhadap dokumen yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam polemik di media sosial.
Evaluasi Sistem, Bukan Penghakiman
Kasus Gibran semestinya tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghakiman terhadap individu tanpa dasar hukum yang kuat.
Namun, kasus ini juga tidak seharusnya ditutup hanya dengan mengatakan bahwa semua persyaratan telah diverifikasi tanpa memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses verifikasi itu dilakukan.
Di negara demokrasi, penyelenggara pemilu harus siap mempertanggungjawabkan proses administratif yang menentukan siapa saja yang berhak mengikuti kontestasi politik.
Jika verifikasi memang telah dilakukan secara ketat, transparansi justru akan memperkuat legitimasi penyelenggara.
Sebaliknya, jika ditemukan adanya kelemahan prosedur, persoalannya bukan lagi sekadar mengenai seorang calon, tetapi mengenai kualitas sistem pemilu itu sendiri.
Karena itu, pertanyaan publik sebenarnya sederhana:
Jika persyaratan calon merupakan pintu masuk menuju jabatan publik tertinggi, apakah pintu tersebut benar-benar dijaga dengan pemeriksaan yang ketat, atau hanya dibuka setelah berkas dinyatakan lengkap?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting bukan hanya untuk menyelesaikan polemik hari ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa pada pemilu berikutnya, tidak ada lagi persoalan mendasar mengenai persyaratan calon yang baru diperdebatkan setelah seluruh proses politik selesai.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh seberapa transparan, ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan proses yang memastikan seseorang layak masuk ke dalam surat suara.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar