Bogor, 6 November 2025 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa setiap program kegiatan yang dilaksanakan harus berbasis hasil (outcome-based), bukan sekadar memenuhi target administratif. Langkah ini diambil agar kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi birokrasi dan masyarakat.
“Program yang kita jalankan harus menjadi wadah berpikir bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan kegiatan ke depan semakin berkualitas dan berorientasi hasil. Tidak ada perubahan besar yang bisa dicapai tanpa kerja sama,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis 2025, dan Rencana Strategis 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (06/11/2025).
Menteri Rini menekankan empat pilar transformasi birokrasi yang menjadi fokus Kementerian PANRB ke depan. Pertama, transformasi tata kelola untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan integritas birokrasi. Kedua, transformasi manajemen ASN untuk mencetak aparatur yang kompeten, adaptif, dan profesional. Ketiga, transformasi pelayanan publik yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan manfaat bagi masyarakat. Terakhir, transformasi digital pemerintah yang mendorong interoperabilitas dan efisiensi antarinstansi.
Dalam pelaksanaan program 2026, Kementerian PANRB mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Inovasi dalam metode pelaksanaan juga dianggap penting, tidak selalu mengikuti pola lama seperti konsinyering, tetapi melalui pendekatan partisipatif seperti policy lab, co-creation workshop, atau mentoring session.
“Setiap unit kerja perlu menyusun pentahapan kinerja periodik dan strategi pelaksanaan kegiatan yang realistis dan terukur. Distribusi kegiatan juga harus proporsional sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun,” tambah Menteri Rini.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program prioritas Presiden, yang meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Perumahan Rakyat (PR). Keberhasilan program tersebut, menurut Wamen Purwadi, tidak hanya terlihat dari hasil publik, tetapi juga dari reformasi struktural yang mendasari pelaksanaan program.
“Sinergi adalah kunci agar birokrasi kita responsif terhadap tantangan saat ini dan adaptif di masa depan. Setiap program harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menambahkan, FGD ini bertujuan untuk konsolidasi internal, penyelarasan langkah strategis, serta monitoring capaian kinerja hingga triwulan III 2025. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan rencana aksi tindak lanjut menjelang Tahun Anggaran 2026.
(Alda)
