Tangerang Selatan, beritafakta.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Pamulang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kota Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan sejumlah proyek di dinas tersebut.
Dalam orasinya, para demonstran menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan proyek, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.
Mereka mengaku aksi ini didorong oleh keresahan kader PMII terhadap maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya warga Tangerang Selatan.
Ketua PMII Komisariat Universitas Pamulang, Borneo Fuad Alzakiat, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil kajian internal organisasi, bukan ditunggangi oleh pihak manapun. Ia juga menegaskan bahwa aksi ini murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami telah berusaha mengajukan audiensi dengan pihak DSDABMBK sebanyak tiga kali, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Karena itu, kami memilih turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan,” ujarnya.
Dalam aksinya, PMII UNPAM menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
1. Meminta DSDABMBK Kota Tangerang Selatan memberikan data dan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
2. Mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
3. Menuntut agar pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi diadili dan diberikan hukuman yang setimpal.
4. Mendorong pemerintah melakukan reformasi menyeluruh di tubuh DSDABMBK guna mencegah praktik KKN.
Salah satu proyek yang disoroti adalah pembangunan Jalan Bhayangkara dengan nilai anggaran sebesar Rp18,5 miliar, yang menurut hasil kajian PMII ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Proyek tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun Anggaran 2024 dan dikerjakan oleh CV AKR.
Selain itu, PMII UNPAM juga menyoroti berbagai masalah di Kota Tangerang Selatan, seperti banjir di Perumahan Maharta dan pembangunan infrastruktur lainnya yang dinilai bermasalah.
Koordinator Lapangan aksi, Muzzaqi Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Sebagai agen kontrol sosial, kami berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.
Setelah melakukan aksi di kantor DSDABMBK, para mahasiswa melanjutkan aksinya ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan untuk melaporkan dugaan tindak pidana KKN tersebut. Mereka juga mendesak kejaksaan untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara cepat dan transparan.
Sebelumnya, PMII UNPAM juga sempat berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tangerang Selatan guna menuntut pembenahan serius di berbagai dinas, termasuk DSDABMBK, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Aksi ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak ada yang menunggangi aksi kami baik dari senior PMII atau manapun.
“Khususnya dari saudara berinisial “YC”. Karena aksi ini murni hasil dari kajian kami, khusus untuk saudara “YC” jangan mengklaim aksi kami,” ucap Ketua PMII Komisariat UNPAM.
PMII UNPAM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada penyelesaian yang jelas dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk dugaan keterlibatan Kepala Dinas DSDABMBK.(*)
