Pernyataan Kontroversial Pejabat Disdik Banten Memicu Kecaman Keras: IMM Tuntut Klarifikasi atau Pemecatan!

Minggu, 15 Juni 2025 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangerang, beritafakta.id– 15 Juni 2025. Sebuah pernyataan kontroversial dari Pelaksana Harian (PLH) Dinas Pendidikan Provinsi Banten telah menyulut kegaduhan publik. Pernyataan yang tersebar di media sosial tersebut secara eksplisit menyebut warga Kota Tangerang sebagai “kampungan”, memicu gelombang amarah dan kecaman luas.

Di tengah riak ketidakpuasan ini, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Banten tampil menyikapi dengan tegas. Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Banten, Novri Yadi, menyatakan keprihatinannya mendalam.

“Apakah seorang Kepala Dinas Pendidikan tidak mampu menunjukkan diksi yang mencerminkan integritas seorang terdidik?” tegas Novri Yadi dengan nada menuntut klarifikasi.

DPD IMM Banten sangat menyayangkan dan mengecam keras ucapan PLH tersebut. Pernyataan itu, menurut mereka, secara implisit merendahkan harkat dan martabat masyarakat Kota Tangerang, mengesankan kurangnya pendidikan. Ironisnya, Gubernur Banten sendiri berdomisili di Kota Tangerang, sebuah fakta yang menambah kompleksitas situasi.

“Kami menuntut PLH Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas pernyataannya. Apabila tuntutan ini tidak terealisasi, kami mendesak Gubernur Banten untuk segera memberhentikannya dari jabatan,” ancam Novri Yadi.

Novri Yadi menambahkan, “Jika desakan ini diabaikan, DPD IMM Banten siap menggalang aksi demonstrasi besar-besaran di hadapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten!”

Berita Terkait

Jakarta Pertamina Enduro Menang Telak 3-0 atas Popsivo Polwan di Proliga 2026
Pertamina Perkuat Kampanye Keberlanjutan Lewat Gerakan Sebar Energi Baik
Koordinasi Menteri PANRB dan BPIP untuk Menyelaraskan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila
BULD DPD RI Wanti-wanti Risiko Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Koperasi
Pertamina UMK Academy Salurkan Hibah Rp900 Juta untuk 100 UMK Binaan
Beasiswa Patriot Kementerian Transmigrasi Siap Bentuk Generasi Pemimpin untuk Kawasan Transmigrasi
Pemerintah Selaraskan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Arah Kebijakan Nasional
Masa Tinggal Haji Dinilai Terlalu Lama, DPD RI Sebut Bebani Anggaran dan Jemaah Lansia
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 14:37 WIB

Jakarta Pertamina Enduro Menang Telak 3-0 atas Popsivo Polwan di Proliga 2026

Minggu, 25 Januari 2026 - 14:31 WIB

Pertamina Perkuat Kampanye Keberlanjutan Lewat Gerakan Sebar Energi Baik

Rabu, 21 Januari 2026 - 15:06 WIB

Koordinasi Menteri PANRB dan BPIP untuk Menyelaraskan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

Rabu, 21 Januari 2026 - 15:00 WIB

BULD DPD RI Wanti-wanti Risiko Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Koperasi

Rabu, 21 Januari 2026 - 12:16 WIB

Pertamina UMK Academy Salurkan Hibah Rp900 Juta untuk 100 UMK Binaan

Berita Terbaru