Kota Depok, Beritafakta.id — Di tengah gempuran era digital dan masifnya arus informasi dari media sosial, ekosistem pers nasional menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak media terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pendapatan iklan yang menurun drastis, hingga tekanan eksistensial akibat dominasi platform digital global.
Dalam wawancara eksklusif bersama Media di Kota Depok pada Minggu, 13 Juli 2025, Dr. Jufri Alkatiri, pakar komunikasi sekaligus jurnalis senior, dosen, dan penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), memberikan pandangan tajam dan solusi menyeluruh atas berbagai persoalan yang melanda dunia pers Indonesia saat ini.
Dr. Jufri yang telah lebih dari dua dekade malang melintang di dunia jurnalisme dan pendidikan mengatakan bahwa krisis yang terjadi bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan hilangnya kedaulatan informasi bangsa.
“Hari ini, sebagian besar pendapatan iklan digital kita justru diserap oleh raksasa platform media sosial global. Media lokal kita justru megap-megap. Pemerintah seharusnya tidak hanya hadir dalam bentuk wacana, tapi memberikan kebijakan konkret,” ujarnya usai mengajar .
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab historis dan konstitusional dalam menjaga eksistensi media nasional sebagai pilar keempat demokrasi. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan digital yang melindungi serta memberdayakan media lokal.
“Bukan cukup hanya dengan iklan pemerintah atau pelatihan sesekali. Harus ada regulasi pembagian pendapatan yang adil dari platform global. Negara seperti Australia dan Kanada sudah mulai memaksa platform besar berbagi keuntungan dengan media lokal. Kita pun bisa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Jufri mengingatkan bahwa media juga harus melakukan introspeksi dan berbenah secara menyeluruh. Perubahan pola konsumsi informasi telah bergeser ke digital yang dikendalikan algoritma.
“Transformasi tidak cukup hanya dengan berpindah ke platform digital. Paradigmanya juga harus berubah. Media harus menjadi multiplatform yang kreatif, strategis, dan mampu menjangkau generasi muda dengan konten yang cerdas dan bermakna,” jelasnya.
Dr. Jufri melihat generasi muda Indonesia, khususnya generasi Z dan milenial, memiliki potensi luar biasa dalam dunia jurnalisme. Menurutnya, mereka bahkan jauh lebih adaptif terhadap teknologi dibandingkan generasi sebelumnya di Asia Tenggara.
“Saya melihat sendiri dari mahasiswa saya di kampus maupun peserta UKW muda, mereka sangat cepat tanggap terhadap teknologi, cerdas, dan kritis. Indonesia berpotensi besar menjadi pemimpin di bidang media dan komunikasi di kawasan ini,” tutur dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, IISIP, dan sejumlah perguruan tinggi swasta tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa potensi besar tersebut harus diiringi dengan pembinaan yang tepat agar tidak melenceng dari prinsip etika jurnalistik.
“Mereka butuh mentor. Kita harus menciptakan ekosistem jurnalistik yang sehat agar mereka tumbuh menjadi jurnalis yang tangguh, beretika, dan profesional,” tambahnya.
Sebagai penguji UKW, Dr. Jufri memandang UKW bukan hanya sebagai alat ukur kompetensi teknis, melainkan momen edukatif dan reflektif bagi para jurnalis.
“UKW bukan sekadar administrasi. Ini adalah momentum untuk meluruskan kembali misi jurnalistik. Wartawan itu profesi mulia. Ia pelayan publik dan penjaga akal sehat bangsa. Maka proses uji kompetensi harus menjadi sarana penguatan integritas,” tegasnya.
Bangun Sistem Media Nasional yang Mandiri
Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada platform digital asing yang menurutnya sangat merugikan dari sisi ekonomi dan kedaulatan informasi.
“Sudah saatnya kita membangun ekosistem digital kita sendiri. Jangan terus menerus menjadi penonton dan penyumbang konten tanpa mendapatkan apa-apa. Konten kita, harusnya mendatangkan manfaat untuk bangsa kita sendiri,” tandasnya.
Menutup wawancara, Dr. Jufri mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menyelamatkan masa depan media nasional. Ia menegaskan bahwa kebangkitan media tidak bisa diserahkan hanya pada satu pihak.
“Ini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah sebagai fasilitator, media sebagai inovator, akademisi sebagai pembina, dan masyarakat sebagai penjaga. Hanya dengan kolaborasi, kita bisa menjaga marwah dan masa depan pers Indonesia,” pungkasnya.(*)
