beritafakta.id – Rapat koordinasi (Rakor) Kementerian Hukum (Kemenkum) telah selesai dan menghasilkan 40 target capaian, disertai rencana tindak lanjut yang terukur dan jelas. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan seluruh rencana tersebut menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama, baik di tingkat pusat maupun di seluruh kantor wilayah (kanwil).
“Terima kasih atas sumbangsihnya, sehingga capaian kinerja di semester I menunjukkan arah yang sangat baik, serta melahirkan rekomendasi tentang rencana aksi di semester II. Ini adalah kesepakatan dan komitmen yang harus kita kawal serta realisasikan secara sungguh-sungguh pada semester kedua ini,” kata Supratman saat menutup Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kemenkum di gedung BPSDM Hukum, Kamis (31/07/2025) petang.
Menkum yakin jika suasana bekerja berlangsung dengan kondusif dan menggunakan pendekatan nurani, maka pelaksanaan, perumusan, dan hasil pekerjaan tidak akan pernah berbeda melainkan mengarah pada satu tujuan. Ia yakin jajaran Kemenkum akan melahirkan inovasi untuk kepentingan masyarakat.
“Saya yakin akan muncul inovasi-inovasi yang lahir dari pikiran-pikiran yang sesungguhnya kita miliki, karena kita punya idealisme. Kalau idealisme tersebut kita munculkan sebagai sebuah kreativitas, maka pasti itu bisa diterima oleh masyarakat, apalagi di internal kita,” kata Supratman.
Capaian kinerja menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga efisiensi operasional dan keberlanjutan organisasi. Maka dari itu, capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menerapkan kebijakan, menjalankan program, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berdampak nyata.
Salah satu bentuk capaian kinerja yang sangat membanggakan ditunjukkan oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, atas prestasinya sebagai kanwil pertama yang berhasil membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa/kelurahan di wilayah kerjanya. Kemudian prestasi atas predikat capaian kinerja bidang administrasi semester I tahun 2025 terbaik diraih oleh Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Cita-cita besar bapak presiden yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkum, akan ada keinginan beliau untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi itu kan salah satunya ditandai dengan memberi penghargaan kepada mereka yang berhak,” ujar Supratman.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Nico Afinta dalam laporannya memaparkan bahwa rakor ini menghasilkan total 40 target capaian dari seluruh komisi, dengan 77 isu permasalahan dan 110 rencana tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat pusat maupun wilayah.
“Pada akhir sesi, telah disimpulkan dan berhasil disusun sejumlah dokumen yang menjadi output utama dari kegiatan rakor ini, yaitu Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025, Dokumen Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025,” kata Nico.
Ketiga dokumen tersebut, lanjut Nico, menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kebijakan dan perbaikan kinerja yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai kompas strategis dalam menjalankan program kerja pada semester II Tahun 2025.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan uji kompetensi (ukom) terhadap 96 pimpinan tinggi (pimti) pratama di lingkungan Kemenkum. Ukom tersebut dilaksanakan oleh pimti madya dan pejabat fungsional utama, guna menilai kapasitas, kapabilitas, dan kesiapan pimpinan dalam mendukung pencapaian target organisasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi berkala terhadap kapasitas, integritas, dan komitmen para pimpinan dalam mendukung akselerasi reformasi birokrasi serta transformasi kelembagaan ke depan.
