Yogyakarta, beritafakta.id – Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas, memimpin Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Yogyakarta, Rabu (13/8).
Pertemuan ini membahas arah kebijakan pembangunan infrastruktur periode 2025–2029, khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan wilayah selatan Jawa Tengah (Jasela). Fokus utama adalah peningkatan konektivitas, penyelesaian proyek strategis tertunda, dan pemerataan pembangunan.
GKR Hemas menegaskan, penguatan jalur penghubung selatan–utara, seperti pembangunan jalan tol, akan mendorong distribusi hasil pertanian, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat posisi DIY serta Jasela sebagai wilayah strategis.
“DPD RI berkomitmen menjadi jembatan efektif antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat, agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar GKR Hemas.
Sementara itu, Menko AHY menyampaikan bahwa pembangunan di DIY dan Jasela merupakan bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Potensi besar wilayah ini harus dioptimalkan melalui perbaikan konektivitas dan percepatan proyek infrastruktur.
“Kami telah menginventarisasi proyek yang sedang berjalan maupun yang masih direncanakan, untuk memastikan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu,” kata AHY.
Rapat ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan jalur tol selatan–utara, menyelesaikan proyek tertunda, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan swasta.
Khusus pengembangan wilayah, kita tahu masih ada kesenjangan antar wilayah. DIY dan Jawa Selatan punya potensi besar, tapi juga keterbatasan. Konektivitas harus terus dibangun. Kami sudah menginventarisasi berbagai aspirasi, baik proyek yang masih direncanakan maupun yang sedang berjalan namun belum selesai.
Kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah jika visi-misi Presiden @Prabowo Subianto (Asta Cita) bertemu dengan agenda prioritas para pemimpin daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Faktor regulasi dan pembiayaan juga sangat penting. Kita berharap tidak hanya mengandalkan APBN, mengingat banyak prioritas yang lain.(*)
