Kendal, Jawa Tengah – beritafakta.id
Pemerintah Kabupaten Kendal secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjamin pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat berjalan lancar, tertib, dan terjamin kualitasnya.
Langkah ini juga menjadi bentuk antisipasi terhadap berbagai insiden terkait kualitas makanan bergizi di sejumlah daerah lain.
Sosialisasi sekaligus pembentukan Satgas dilaksanakan pada Jumat (3/10/2025) di Ruang Rapat Ngesti Wedhi, Pemkab Kendal, mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.
Acara dihadiri oleh Sekda Kendal Agus Dwi Lestari, S.H., M.H. mewakili Bupati Kendal, Dandim 0715/Kendal Letkol Inf. Bagus Setyawan, S.Hub.Int, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar, S.I.K., serta perwakilan dari Kajari, Pengadilan Agama, Inspektorat, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, dan Koordinator SPPG.
Satgas Libatkan Forkopimda dan Seluruh Stakeholder
Dalam sambutannya, Sekda Kendal Agus Dwi Lestari menegaskan bahwa pembentukan Satgas MBG telah diatur dalam keputusan resmi Bupati Kendal. Ia menjelaskan, Satgas tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah, tetapi juga seluruh Forkopimda dan stakeholder yang berperan dalam pengawasan dan percepatan pelaksanaan program.
“Dalam keputusan Bupati Kendal tersebut disebutkan keterlibatan Forkopimda dan seluruh stakeholder sebagai anggota Satgas Percepatan MBG, mulai dari Bupati Kendal selaku Pembina hingga Intel Korwil BIN sebagai anggota,” jelas Agus Dwi Lestari.
TNI dan Polri Siap Kawal Pelaksanaan Program
Komitmen sinergi lintas instansi turut ditekankan oleh Dandim 0715/Kendal Letkol Inf. Bagus Setyawan. Menurutnya, program MBG merupakan program penting nasional yang membutuhkan kerja sama dan pendampingan aktif dari berbagai pihak.
“Program MBG sangat krusial dan membutuhkan sinergi. Sejak peluncuran awal SPPG, TNI sudah mendapat perintah untuk melakukan pendampingan,” ujarnya.
Bagus juga menyebutkan, dari total 93 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kendal, 26 unit sudah beroperasi secara aktif.
Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar, S.I.K., menyambut baik pembentukan Satgas MBG dan menilai langkah ini akan membuat pelaksanaan program lebih efisien dan terarah.
“Dengan Satgas ini, setiap pihak tahu siapa dan berbuat apa sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Kapolres.
Ia menegaskan tiga aspek penting dalam pelaksanaan MBG, yakni Mutu, Bahan Makanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Mutu harus dijamin sesuai SOP dasar makanan. Polres Kendal juga telah melaksanakan pelatihan yang disertifikasi oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan standar ini terpenuhi,” tambahnya.
Kejaksaan dan Dinas Kesehatan Lakukan Pengawasan Ketat
Dari pihak kejaksaan, Kasi Intel Kejari Kendal, Agung Wibowo, menyampaikan bahwa Kejari Kendal telah diberi tugas untuk memonitor jalannya program MBG agar tidak terjadi penyimpangan. Ia juga meminta Pemkab Kendal segera menyiapkan lahan tambahan untuk pembangunan unit-unit SPPG baru.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferry Rad Bonay, menjelaskan langkah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan.
“Setelah penyederhanaan, persyaratan teknis SLHS kini hanya membutuhkan Surat Izin SPPG, Layout dapur, dan Sertifikat kursus keamanan pangan yang bisa diurus secara daring,” ujarnya.
Perlu Antisipasi Broker dan Evaluasi Mitra
Dalam laporannya, Koordinator SPPG M. Faris Maulana memaparkan bahwa hingga 26 September 2025, dari 93 unit SPPG, baru 26 unit yang beroperasi dengan total penerima manfaat 89.097 orang, sementara 165.365 orang masih menunggu layanan.
Ia juga mengingatkan adanya temuan terkait broker SPPG yang diduga menawarkan titik lokasi dengan harga mencapai Rp100 juta, yang jelas menyalahi aturan.
“Seluruh pihak diminta mewaspadai praktik broker semacam ini. Pengawasan dan evaluasi terhadap mitra pengadaan MBG harus lebih ketat demi perbaikan program ke depan,” tegas Faris.
Rekomendasi: Posko Kecamatan dan Paguyuban SPPG
Menutup sesi diskusi, Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Bondan Wicaksono menyarankan pembentukan posko MBG di setiap kecamatan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, dengan dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Dukungan juga datang dari Korwil BIN Kendal, Zainal Lubis, yang mendorong pembentukan paguyuban SPPG sebagai wadah koordinasi dan peningkatan profesionalisme pelaksana MBG di tingkat daerah.
Dengan terbentuknya Satgas Percepatan MBG, Pemkab Kendal berharap program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mewujudkan generasi yang sehat dan produktif.
Penulis: Rusmono
