Jakarta — Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua Tengah menyerahkan Laporan Hasil Kinerja 2025 kepada Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengenai penanganan dampak konflik bersenjata di wilayah Papua Tengah. Pertemuan ini menyoroti tingginya jumlah pengungsi dan minimnya respons pemerintah daerah di kabupaten terdampak.
Ketua Pansus, Yohannes Kemong, mengungkapkan bahwa ribuan warga dari Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai enggan kembali ke kampung halaman karena rasa takut yang belum mereda. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi lumpuh, sementara anak-anak tidak dapat bersekolah secara normal sepanjang 2025.
Kemong menyesalkan lemahnya perhatian pemerintah kabupaten, termasuk ketiadaan tenda darurat di wilayah konflik. Banyak pengungsi terpaksa mencari perlindungan ke Timika dan Nabire dengan mengandalkan swadaya masyarakat.
Laporan Pansus merekomendasikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemulangan sebelum Desember 2025, penarikan pasukan non-organik, pemulihan fasilitas publik, serta penanganan trauma masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut dalam rapat Komite usai masa reses dan berencana mengundang Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan para kepala daerah Papua Tengah.
