BREBES, Beritafakta.id – Sempat memanas unjuk rasa yang dilakukan kelompok mahasiswa yang menamakan Aliansi Mahasiswa Brebes (AMB) pada Senin sore (22/6/2026) akhirnya reda setelah kedua belah pihak sepakat menurunkan tensi. Meski situasi di lapangan sempat diwarnai aksi saling dorong dan hampir ricuh, massa mahasiswa dan pihak Pemda Brebes memilih jalan damai. Mereka mau duduk bersama bersila di atas lantai alun-alun Brebes, untuk mesyawaroh sesuai tuntutan dengan beberapa poin dengan cara yang sejuk.
Massa mahasiswa awalnya datang dengan orasi yang dengan semangat didepan alun-alun Brebes, tepatnya di lampu merah pertigaan alun-alun Brebes.
Gesekan fisik hampir terjadi saat massa mahasiswa mencoba membakar ban bekas untuk meminta agar Bupati atau wakil Bupati hadir, salah seorang warga yang tidak suka aksi tersebut mencoba memadamkan api hingga situasi sempat memanas, Namun, situasi berubah 180 derajat ketika wakil Bupati dan sejumlah pejabat Pemkab brebes hadir ditengah-tengah massa mahasiswa unjuk rasa, dan tak lama kemudian hadir juga Bupati Paramitha Widya Kusuma, Bupati mengajak diskusi terbuka tanpa sekat meja formal.
Tawaran tersebut disambut baik oleh koordinator aksi, dan para mahasiswa langsung mengambil posisi duduk bersila di lantai diikuti oleh jajaran pejabat Pemkab Brebes yang melepas sepatu, mereka dan ikut duduk bareng ditengah lingkaran massa.
Dalam dialog melalui duduk bersama antara massa aksi dan Pejabat Pemkab Brebes yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, dari perwakilan mahasiswa membacakan 10 poin tuntutan utama mereka Diantaranya tentang kebijakan daerah dan nasional.
10 poin tuntutan mahasiswa yang disampaikan diantaranya:
1. Audit Program MBG & KDMP: Mendesak Pemda bersama DPRD mengevaluasi dan mengaudit anggaran program Makan Bergizi Gratis serta Kegiatan Dukungan Masyarakat dan Desa. Laporan diminta dipublikasikan secara terbuka.
2. Evaluasi Proyek Strategis Nasional: Meminta evaluasi pelaksanaan PSN terkait aspek lingkungan dan penghormatan hak asasi manusia.
3. Pengendalian Pertalite: Mendesak pemerintah membatasi dan mengendalikan penyaluran BBM jenis Pertalite agar tepat sasaran.
4. Supremasi Sipil: Menuntut pengembalian prinsip supremasi sipil dan pencabutan UU TNI serta UU Polri yang telah disahkan.
5. Keterbukaan Presiden: Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui secara terbuka kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
6. Batalyon Teritorial BTP: Mendesak penghentian rencana pembangunan Batalyon Teritorial dan pengalihan anggarannya untuk infrastruktur Desa dan Kabupaten.
7. Mitigasi Lingkungan & Banjir: Menuntut Bupati Brebes menyusun langkah mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan daerah rawan banjir tahunan.
8. Sistem Sampah Terpadu: Meminta penetapan sistem pengelolaan sampah terpadu, teratur, dan berkelanjutan di seluruh Brebes.
9. Hutan Lindung Slamet: Mendesak penghentian alih fungsi lahan di kawasan Hutan Lindung Gunung Slamet.
10. Evaluasi Program Mitha-Wurja: Menuntut evaluasi terhadap kinerja dan capaian program unggulan pasangan Bupati-Wakil Bupati Brebes Mitha-Wurja.
Tuntutan ini disampaikan sebagai bahan masukan agar kebijakan pemerintah lebih transparan dan berpihak pada rakyat.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Brebes, Paramitha Widyakusuma dan wakil Bupati Brebes Wurja menyambut baik kesepuluh poin tersebut terutama tentang kebijakan daerah, namun untuk kebijakan pusat pihaknya hannya akan meneruskan aspirasi mahasiswa ketingkat pusat sesuai kewenangan daerah.
Bupati juga mengungkapkan, pemerintahannya baru berjalan lebih dari satu tahun. Sehingga, meminta mahasiswa untuk memberikan kesempatan untuk membenahi Kabupaten Brebes yang menyandang predikat miskin ekstrem.
“Kami berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi tapi juga turut memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Brebes,” pungkasnya.
(Rusmono)
