Mandailing Natal – Pengelolaan Dana Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Panyabungan, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan realisasi berbagai program yang dibiayai Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 karena dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Keluhan tersebut disampaikan warga kepada media dengan permintaan identitas tidak dipublikasikan. Mereka menilai sejumlah program pada bidang pendidikan, kesehatan, serta pengadaan perlengkapan sosial dan kegiatan kemasyarakatan tidak terlihat hasilnya di lapangan.
“Kalau di laporan anggaran dananya ada, tapi kami sebagai masyarakat tidak melihat wujud nyatanya. Pendidikan dan kesehatan misalnya, tidak jelas apa yang sudah dikerjakan,” ujar salah seorang warga.
Sorotan juga diarahkan pada pengadaan lampu penerangan jalan desa. Menurut warga, banyak lampu yang saat ini rusak dan tidak lagi berfungsi, meskipun anggaran yang dialokasikan disebut cukup besar.
“Lampu penerangan sekarang banyak yang mati. Kalau dananya besar, seharusnya kualitas dan perawatannya juga diperhatikan,” tambahnya.
Selain itu, warga juga mempertanyakan penyaluran insentif keagamaan yang diduga tidak diterima sesuai jumlah. Dugaan serupa muncul pada kegiatan pembinaan PKK, kelompok pengajian, serta pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan teknis lembaga desa yang dinilai minim manfaat.
“Nama kegiatannya ada, anggarannya ada, tapi pelaksanaannya tidak dirasakan. Bahkan ada yang menduga nilainya dikurangi,” ungkap sumber tersebut.
Pada sektor ketahanan pangan, pengadaan perlengkapan pertanian juga menuai pertanyaan. Masyarakat menduga adanya praktik mark up karena peralatan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.
Menanggapi laporan masyarakat, Bendahara Satma AMPI, Muhammad Saleh, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyimpangan Dana Desa di Hutabangun Jae.
“Dari laporan masyarakat yang kami terima, dugaan penyelewengan Dana Desa Hutabangun Jae tidak hanya terjadi pada 2024, tetapi juga berlanjut ke 2025. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Dana Desa merupakan uang negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jika manfaatnya tidak dirasakan, maka perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh.
“Kalau masyarakat tidak merasakan hasilnya, berarti ada yang tidak beres. Kami meminta aparat terkait mengusut tuntas pengelolaan Dana Desa Hutabangun Jae,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Hutabangun Jae belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik.
(Magrifatulloh)
