Jakarta, Beritafakta.id- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menepis tudingan yang mengaitkan pemerintah dengan dugaan teror terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Ia menegaskan pemerintah tidak mungkin melakukan aksi tersebut.
Pigai menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Meski belum menerima laporan detail tentang kasus itu, ia langsung membantah asumsi yang menyeret pemerintah.
Kasus ini mencuat setelah Tiyo mengaku menerima teror usai BEM UGM mengirim surat kepada UNICEF terkait kasus bunuh diri siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sorotan publik menguat ketika Tiyo berorasi sambil mengenakan kaos bertuliskan “Maling Berkedok Gizi”. Ia menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat simbol tersebut. Aksi itu memantik perdebatan luas di media sosial dan ruang diskusi kampus.
“Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” kata Pigai.
Pigai Kutip Komitmen Presiden
Pigai juga merujuk pada komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia.
“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan atau membungkam hak asasi manusia penduduk Indonesia,” ujar Pigai.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memakai hukum sebagai alat untuk membenarkan kepentingan tertentu atau membungkam kritik warga. Menurutnya, negara harus melindungi kebebasan berpendapat.
Polisi Diminta Ungkap Pelaku
Pigai meminta kepolisian segera menyelidiki dugaan teror tersebut. Ia menilai aparat penegak hukum harus mengungkap pelaku agar publik tidak terus berspekulasi.
“Jadi hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang. Tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah. Tapi kalau anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi. Maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” tutur Pigai.
Ia menekankan bahwa polisi memegang peran kunci dalam mengusut kasus ini. Dengan langkah cepat dan transparan, aparat bisa menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan ruang kritik tetap aman dalam demokrasi.
