Bandung, beritafakta.id- Pengembangan kompetensi menjadi fondasi untuk membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan birokrasi modern. Penguatan pengembangan kompetensi dapat diwujudkan melalui penguatan ekosistem manajemen talenta yang kolaboratif. Perubahan paradigma dari egosystem, harus bergeser menjadi ecosystem yang terintegrasi.
“Perubahan ini mendorong pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas bekerja secara kolaboratif. Pemerintah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memperluas akses teknologi dan membuka peluang internship serta detasering bagi talenta,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Kedinasan dan Penguatan Fungsi SDM di Poltek STIA LAN Bandung, Rabu (11/3/2026).
Menteri Rini menjelaskan, berdasarkan data, hingga saat ini terdapat 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kemendiktisaintek dan 74 PTN di bawah Kementerian Agama. Selain itu, terdapat 30 Sekolah Kedinasan yang tersebar pada berbagai kementerian dan lembaga, dan 86 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang tersebar di berbagai instansi.
“Keberadaan dan jejaring perguruan tinggi ini menjadi modal strategis dalam mendukung penguatan manajemen ASN serta percepatan reformasi birokrasi melalui pengembangan kompetensi, riset kebijakan, dan inovasi tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.
Selanjutnya, berdasarkan data dari BKN per 1 Februari 2026, terdapat 121.150 ASN dosen di Kementerian/ Lembaga, yang didominasi oleh PNS sebesar 91%, PPPK sebesar 8,8% dan PPPK Paruh Waktu sebesar 0,2%.
“Ini menjadi modal penting bagi penguatan kapasitas akademik dan kelembagaan. Potensi sumber daya ini sangat strategis untuk mendukung pengembangan kebijakan, riset, dan inovasi yang memperkuat manajemen ASN serta percepatan reformasi birokrasi,” terangnya.
Kementerian PANRB, lanjutnya, saat ini sedang menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045, dengan tujuan untuk mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia pada tahun 2045.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, tiga pilar utama yang perlu dibangun adalah kolaborasi birokrasi dalam pembangunan nasional, peningkatan kapabilitas birokrasi dalam menghadapi tantangan global, dan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani.
“Selain itu, kapabilitas kelembagaan, pelayanan publik yang inklusif dan transformasi digital juga merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan ini,” jelasnya.
Paradigma manajemen ASN kini menempatkan rekrutmen berbasis
kompetensi sebagai kunci utama birokrasi profesional. Rekrutmen yang asal-asalan memicu siklus negatif: layanan buruk, investasi menurun, dan pengangguran meningkat.
“Sebaliknya, rekrutmen yang selektif
menciptakan birokrasi andal, layanan publik cepat, dan iklim investasi yang kondusif,” ungkapnya.
Perguruan tinggi dan para dosen memegang peran strategis dalam membentuk kompetensi, karakter, dan pola pikir ASN melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan birokrasi masa depan.
Perguruan tinggi diharapkan dapat
memberikan kontribusi nyata melalui
pengembangan ilmu terapan yang mendukung program prioritas pembangunan nasional dan agenda
Presiden.
“Saya berharap, Politeknik STIA LAN Bandung sebagai salah satu institusi pendidikan kedinasan memiliki kontribusi penting dalam menyiapkan aparatur negara yang adaptif terhadap perubahan serta mampu menjawab berbagai tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Penulis : **
Editor : Faiza Sasikirana
