BANJARNEGARA. – Kondisi infrastruktur dasar di wilayah Kecamatan Bawang dan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, kembali menjadi sorotan publik. Kerusakan jalan serta minimnya lampu penerangan jalan dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Banjarnegara dari Fraksi Golkar, Zarkasi Sthi, yang duduk di Komisi III, menilai pembenahan infrastruktur di wilayah tersebut perlu dilakukan secara terencana dan berkualitas, terutama pada ruas jalan yang setiap hari dilintasi kendaraan berat dari aktivitas pertambangan.
Menurutnya, jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan, apalagi infrastruktur juga menjadi bagian dari program visi-misi kepala daerah.
“Apapun itu, infrastruktur seperti jalan adalah kebutuhan masyarakat. Apalagi ini juga menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Namun kenyataannya, waktu lelang sering mepet sehingga pengerjaan dilakukan di musim hujan,” kata Zarkasi saat ditemui, Selasa (17/3/2026).
Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada kualitas pekerjaan. Bahkan, tidak jarang jalan yang baru diperbaiki sudah kembali rusak dalam waktu singkat.
“Satu bulan setelah diperbaiki sudah rusak lagi. Salah satu penyebabnya karena jalan itu dilalui truk-truk tambang setiap hari. Bukan hanya satu dua, tapi ratusan truk melintas di jalur tersebut,” ujarnya.
Zarkasi menilai ruas jalan yang menjadi jalur kendaraan tambang semestinya tidak lagi menggunakan lapisan aspal biasa. Ia mendorong agar pemerintah daerah membangun jalan dengan konstruksi rabat beton yang lebih kuat dan tahan lama.
“Kalau untuk jalan tambang seharusnya menggunakan rabat beton yang lebih permanen. Dengan spesifikasi yang baik, setidaknya bisa bertahan hingga sekitar 10 tahun,” katanya.
Ia mencontohkan ruas jalan dari Gumiwang menuju Pucung Bedug hingga Kali Tengah yang dinilai lebih tepat menggunakan konstruksi beton karena intensitas kendaraan berat yang tinggi.
Selain persoalan kualitas pembangunan, ia juga menyoroti proses perencanaan dan pelelangan proyek yang dinilai masih lambat. Menurutnya, penyusunan Detail Engineering Design (DED) harus dilakukan lebih matang agar proyek dapat dilelang sejak awal tahun.
“DED harus benar-benar detail dan waktu lelang jangan di akhir tahun. Kalau bisa dipercepat di awal tahun agar kualitas pekerjaan bisa lebih terjaga,” tegasnya.
Di sisi lain, Zarkasi juga menyoroti ketimpangan pembangunan penerangan jalan di beberapa wilayah. Ia menilai sejumlah desa di jalur Gumiwang hingga Pucung Bedug masih minim lampu penerangan, sehingga kondisi jalan menjadi gelap pada malam hari.
“Di beberapa titik bahkan belum ada lampu jalan sama sekali. Kalau malam gelap sekali, sementara di daerah lain lampunya sudah terang benderang. Harus ada pemerataan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi juga membutuhkan komunikasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi hingga pusat.
“Komunikasi lintas sektoral menjadi kunci. Bisa melalui provinsi, kementerian, maupun anggota DPR RI agar ada sumber pendanaan lain yang bisa dibawa ke daerah,” katanya.
Zarkasi juga menyoroti kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sebanding dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan.
“Tambang ini merusak jalan, tetapi kontribusinya terhadap PAD tidak sebanding dengan biaya pembangunan jalan. Ini yang harus diawasi bersama,” ungkapnya.
Ia bahkan menilai perlu adanya pengawasan ketat terhadap laporan produksi tambang yang disetor sebagai dasar pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Jangan sampai yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya satu ton yang dilaporkan hanya setengah atau bahkan seperempatnya. Ini harus dikawal bersama oleh dinas terkait,” tegasnya.
Zarkasi menyebut pemerintah daerah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 miliar pada tahun ini. Namun hingga Maret, ia menilai belum terlihat tanda-tanda pelaksanaan proyek tersebut.
“Ini sudah Maret, tapi belum ada tanda-tanda. Harusnya dipercepat. Prosesnya memang terkait antara DPUPR dan Pokja di Unit Pengadaan Barang dan Jasa,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan kualitas pekerjaan, terutama pada ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas tambang.
“Harapannya pembangunan berjalan dengan baik, kualitasnya diperhatikan, dan lampu jalan yang belum ada segera dipasang. Infrastruktur yang baik akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman,” pungkasnya.(Bas).
