BERITAFAKTA.ID, BANJARNEGARA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara guna mencegah praktik rasuah sejak tahap perencanaan. Melalui pendampingan langsung kepada jajaran eksekutif dan legislatif, lembaga antirasuah ini menekankan pentingnya menutup celah penyimpangan dalam penyusunan anggaran hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI, Azril Zah, saat menjadi narasumber dalam forum Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala OPD di Ballroom Fox Harris Hotel Banjarnegara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Azril, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan. Masalah utama di daerah sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan praktik di lapangan, yang berujung pada konflik kepentingan hingga tindak pidana korupsi.
“Pencegahan yang dimaksud bukan sekadar menghindari Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan membenahi sistem dari hulu atau sejak awal prosesnya,” tegas Azril.

Ia mengingatkan bahwa seluruh jejak perencanaan hingga pengadaan kini terekam secara digital dan transparan melalui berbagai platform, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), INAPROC, hingga sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi harga mati.
Pokir DPRD Bukan “Jatah” Anggaran
Dalam paparannya, Azril menyoroti secara khusus pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang diatur dalam UU MD3, UU Nomor 23 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia meluruskan anggapan bahwa Pokir adalah jatah atau pagu anggaran milik anggota dewan.
Menyerap aspirasi lewat reses adalah kewajiban konstitusional anggota DPRD, bukan hak atas alokasi dana tertentu. Ia merinci sejumlah syarat mutlak pengusulan Pokir yaitu Berasal dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan kemudian Disampaikan maksimal satu pekan sebelum Musrenbang RKPD.Selaras dengan target pembangunan dalam RPJMD dan disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah.
Untuk mencegah penyimpangan, KPK meminta pengawasan berlapis di setiap pintu, mulai dari verifikasi Sekretariat DPRD, penyaringan ketat oleh Bapperida, pengecekan teknis di lapangan, hingga eksekusi oleh perangkat daerah terkait.
Samakan Persepsi Jelang APBD 2027
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyambut baik pendampingan langsung dari KPK. Momentum ini dinilai sangat tepat karena eksekutif dan legislatif tengah membahas rancangan APBD 2027, sehingga ruang perbaikan masih terbuka lebar sebelum anggaran diketok.
Amalia mengibaratkan jajaran Pemkab dan DPRD seperti gelas kosong yang siap diisi pemahaman baru mengenai aturan main terkini, mengingat banyak kebijakan lama yang kini sudah tidak diperbolehkan.
“Kita perlu menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif agar tidak ada celah kesalahpahaman yang justru menghambat laju pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas,” ujar Amalia.
Senada dengan Bupati, Inspektur Daerah Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, mengakui bahwa pengelolaan Pokir dan belanja hibah merupakan titik rawan dalam siklus APBD. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memahami batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban secara utuh guna mencegah intervensi, suap, maupun gratifikasi.
Acara strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Banjarnegara, unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara.(a13)
Tidak ada komentar