BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama 90 hari, terhitung mulai 22 Juni hingga 19 September 2026.
Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Kesiapan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2026 yang berlangsung di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Senin (22/6/2026).
Langkah cepat ini merespons laporan mulainya krisis air bersih di sejumlah desa akibat jebolnya tanggul irigasi serta prediksi BMKG mengenai ancaman kemarau panjang.
Dalam arahannya, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menekankan bahwa penanganan kendala tahunan ini tidak boleh terus-menerus bergantung pada metode konvensional. Bupati sangat berharap tradisi dropping atau pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki dapat diantisipasi dan dikurangi secara signifikan.
Sebagai solusinya, Ia mendorong pembangunan infrastruktur jangka panjang yang lebih berkelanjutan, seperti pembuatan sumur bor, embung, dan optimalisasi pompa air di wilayah yang terdampak kekeringan.
“Penanganan kekeringan bukan hanya soal dropping air. Kita harus mencari solusi permanen agar di tahun-tahun mendatang, seperti 2027, kekurangan air ini tidak terus berulang,” ujar Bupati Amalia .
Ia menginstruksikan Bapperida, BPBD, dan BPPKAD untuk segera merumuskan anggaran dan program konkret tersebut. Selain itu, para camat diminta menyiapkan tampungan-tampungan air strategis demi memudahkan distribusi logistik air di lapangan.
Peringatan dari BMKG Banjarnegara memperkuat urgensi kebijakan ini.
Kepala BMKG Banjarnegara Herri Susanto Wibowo. mengatakan, Fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga berat diprediksi akan membuat durasi kemarau tahun ini berlangsung lebih lama, yakni berkisar antara 4 hingga 5 bulan dengan puncak kekeringan pada bulan Agustus.
Bahkan, untuk wilayah tertentu seperti Kecamatan Susukan, masa kekeringan diperkirakan dapat membentang hingga 6 bulan.
Wilayah selatan Banjarnegara tercatat menjadi daerah yang paling awal memasuki masa kering pada awal Juni ini.
Berdasarkan pemetaan berkala, sejumlah daerah yang masuk dalam zona rawan kekeringan tinggi di Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Mandiraja, Klampok, Susukan, Purwanegara, dan Bawang.
Secara keseluruhan, data historis mencatat ada potensi 62 desa dan 7 kelurahan di 16 kecamatan yang terancam krisis air jika kemarau ekstrem melanda secara merata. Saat ini, dampak nyata sudah mulai dirasakan oleh warga di Desa Gemuruh dan Desa Serang di Kecamatan Bawang, yang diperparah oleh kerusakan saluran irigasi yang sedang ditangani BBWSSO.
Sekretaris Daerah Banjarnegara, Hendro Cahyono, menyampaikan apresiasinya kepada BPBD dan PMI yang bergerak cepat melakukan intervensi awal dengan menyalurkan 57 tangki atau setara 285.000 liter air bersih ke wilayah terdampak.
Meski demikian, Sekda mengingatkan OPD teknis lainnya untuk tidak tinggal diam. Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit khas kemarau, sementara Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (Dintankanak) diinstruksikan memitigasi risiko gagal panen demi menjaga ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, keterbatasan logistik menjadi tantangan yang harus segera diurai.
Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aji Piluroso, mengungkapkan bahwa sisa anggaran bahan bakar minyak (BBM) operasional saat ini tinggal Rp.29.000.000, jumlah yang hanya cukup untuk mengonversi pengiriman sekitar 97 tangki air.
Padahal, jika kekeringan sudah meluas, BPBD bersama PMI harus meluncurkan 18 hingga 20 tangki setiap harinya. Masalah teknis seperti kekeruhan air dan matinya Hidran Umum (HU) milik PDAM juga menjadi perhatian yang diharapkan bisa segera dibenahi oleh pihak manajemen PDAM.
Menanggapi situasi darurat ini, solidaritas dan dukungan penuh mengalir dari berbagai elemen. Kodim 0704 Banjarnegara menyatakan kesiapannya membantu armada pengiriman air serta tengah mengoordinasikan program bantuan 3 unit sumur bor.
Senada dengan itu, Polres Banjarnegara juga menyatakan dukungan penuh terhadap status siaga darurat dan siap menerjunkan personel serta armada tangki. Kontribusi nyata juga disiapkan oleh Baznas Banjarnegara yang siap mengalokasikan bantuan kemanusiaan, serta PMI Banjarnegara yang menyiagakan SDM dan teknologi filtrasi air bersih.
Dukungan politik dan kebijakan anggaran juga ditegaskan oleh Komisi 3 DPRD Banjarnegara. Anggota DPRD Banjarnegara, Ibrahim, menyatakan pihak legislatif siap mendukung penuh pergeseran anggaran yang diajukan bupati demi kepentingan masyarakat luas. Namun, ia memberikan catatan kritis agar proyek sumur bor nantinya benar-benar ditempatkan di lokasi desa yang memiliki potensi sumber air bersih yang kuat dan dekat dengan pemukiman terdampak, bukan dipaksakan di titik yang kering demi efisiensi hasil. (bas)
