AWH Sambangi DPRD Banjarnegara, Soroti Birokrasi, Pendidikan hingga Darurat Sampah
Suasana saat penyampaian kritik dari Aliansi Wargo Utomo(AWH) saat berada di Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara.(Dok.Berita Fakta.id) 
Banjarnegara, BeritaFakta.id — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara, Kamis (1/10/2026). Dalam agenda bertajuk “Sambang Silaturahmi” tersebut, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi sekaligus menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Massa yang terdiri atas organisasi masyarakat, LSM, aktivis, dan komunitas itu meminta pemerintah daerah dan DPRD lebih serius mengevaluasi kinerja birokrasi, penanganan kemiskinan, pemerataan pendidikan, persoalan lingkungan, serta pelayanan dasar masyarakat.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara. Perwakilan AWH diterima Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Wakil Bupati Wakhid Jumali, Sekretaris Daerah Hendro Cahyono, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Kesbangpol Banjarnegara Izak Danial Aloys bertindak sebagai moderator dan memberikan kesempatan kepada perwakilan AWH untuk menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu isu yang disampaikan berkaitan dengan sektor pendidikan. Eko Wahyu Nugroho dari AWH menyoroti perlunya optimalisasi kebijakan pendidikan agar akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata.
Persoalan lain disampaikan Humas AWH Gunawan yang menyoroti kebijakan mutasi tenaga pendidik. Ia mengangkat kasus seorang guru berusia sekitar 50 tahun yang sedang mengalami sakit dan menghadapi persoalan dalam memperoleh izin mutasi.
Selain pendidikan, LSM Kembang Emas menyoroti persoalan sampah yang dinilai telah memasuki kondisi darurat. Persoalan tersebut disebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi memperparah sedimentasi pada aliran air.
Sementara itu, Jalu mempertanyakan transparansi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya terkait mekanisme pengusulan hingga pengalokasiannya dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menjawab sejumlah aspirasi tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pemerataan akses pendidikan. Untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), menurutnya, masyarakat dapat mengakses melalui jalur aspirasi maupun reguler dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran.
Amalia juga menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat yang saat ini disebut telah menjangkau sekitar 1.200 siswa.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari ruang pengawasan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Terkait Pokir DPRD, Slamet menjelaskan bahwa pengalokasiannya tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap usulan harus melalui perencanaan dan memiliki keterkaitan dengan hasil reses anggota DPRD.
“Pokir itu harus berkorelasi dengan hasil reses dan tersinkronisasi dengan RPJMD serta SIPD,” jelasnya.
Audiensi berlangsung secara dialogis. AWH menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan transparansi, pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. (Bas)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar