Pajak Gelper di Batam Disorot: Potensi Pendapatan Tinggi, Pengawasan Masih Lemah

Rabu, 7 Mei 2025 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batam, beritafakta.id – Maraknya Gelanggang Permainan (Gelper) Buck Jump City Games Di One Batam Mall Kecamatan Batam Kota menimbulkan pertanyaan serius mengenai kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa ketat pengawasannya oleh pemerintah daerah.

Di tengah sorotan publik, Gelper Buck Jump City Games, disebut-sebut menjadi salah satu sektor hiburan yang menjanjikan potensi pajak besar. Namun, muncul kekhawatiran bahwa tidak semua Gelper beroperasi secara transparan dan sesuai aturan, sehingga potensi penerimaan daerah dari pajak Gelper belum tergarap maksimal.

Berdasarkan regulasi, Gelper yang resmi berizin diwajibkan membayar pajak hiburan kepada Pemerintah Kota Batam dengan persentase tertentu dari pendapatan bruto. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bahwa dalam praktiknya, banyak Gelper yang diduga melaporkan omzet tidak sesuai fakta guna mengurangi beban pajak.

Di beberapa lokasi, Gelper bahkan disinyalir beroperasi di luar izin resminya. Ada indikasi bahwa beberapa tempat melakukan modifikasi permainan ke arah perjudian terselubung, yang tentu bertentangan dengan izin hiburan yang dimiliki.

Kondisi ini membuka dua permasalahan: pertama, berkurangnya potensi pajak yang masuk ke kas daerah; kedua, meningkatnya risiko sosial akibat perjudian berkedok hiburan yang tidak terkontrol.

Sejumlah pihak mendesak agar Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perizinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam meningkatkan pengawasan terhadap operasional Gelper.

Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum juga dinilai perlu untuk memastikan bahwa semua Gelper di Batam beroperasi sesuai koridor hukum, termasuk terkait kewajiban pembayaran pajak.

Masyarakat berharap Pemkot Batam bersikap lebih tegas dalam menata sektor ini. Pajak dari Gelper seharusnya bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan kota, bukan menjadi celah praktik curang dan pelanggaran hukum.

Langkah tegas, transparansi dalam pelaporan, serta operasi gabungan lintas instansi dianggap menjadi kunci untuk memastikan Gelper berkontribusi maksimal terhadap PAD dan berjalan sesuai peraturan.

Simon T

Berita Terkait

Pastikan Pelayanan Pagi Optimal, Kapolres Brebes Pimpin Apel dan Turun Langsung Cek Personel di Lapangan
Gowes Meriah BUMD Brebes Semarakkan HUT RI ke-81, Ratusan Sembako Dibagikan untuk Warga
Banjarnegara Movies 2026 Jadi Panggung Kreativitas Pelajar, Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Aqib Ardiansyah Salurkan Bantuan Pengelolaan Sampah dan Penanganan B3 di Desa Karang Salam
SATMA AMPI Madina Desak APH Verifikasi Dugaan PETI dan Minta PT Sorik Mas Mining Beri Klarifikasi
Pemkab Madina Usut Tuntas Kasus Kades Singengu Julu, Sanksi Menanti Setelah Pemeriksaan Inspektorat Rampung
PWRI Banjarnegara Perkuat Solidaritas Purnatugas di HUT ke-64
Satresnarkoba Polres Langkat Ungkap Ratusan Gram Sabu, Ganja, dan Puluhan Butir Ekstasi Selama Juli–Agustus 2026
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:16 WIB

Pastikan Pelayanan Pagi Optimal, Kapolres Brebes Pimpin Apel dan Turun Langsung Cek Personel di Lapangan

Minggu, 9 Agustus 2026 - 17:35 WIB

Gowes Meriah BUMD Brebes Semarakkan HUT RI ke-81, Ratusan Sembako Dibagikan untuk Warga

Minggu, 9 Agustus 2026 - 12:58 WIB

Aqib Ardiansyah Salurkan Bantuan Pengelolaan Sampah dan Penanganan B3 di Desa Karang Salam

Minggu, 9 Agustus 2026 - 08:41 WIB

SATMA AMPI Madina Desak APH Verifikasi Dugaan PETI dan Minta PT Sorik Mas Mining Beri Klarifikasi

Minggu, 9 Agustus 2026 - 07:33 WIB

Pemkab Madina Usut Tuntas Kasus Kades Singengu Julu, Sanksi Menanti Setelah Pemeriksaan Inspektorat Rampung

Berita Terbaru