beritafakta.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendukung peningkatan konektivitas jalan nasional melalui pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi perlintasan sebidang rel kereta api. Salah satunya adalah pembangunan Flyover Gelumbang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan.
Flyover Gelumbang dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas di perlintasan sebidang Jalan Lintas Palembang–Prabumulih, tepatnya di KM 60. Ruas ini menghubungkan wilayah Batas Kabupaten Ogan Ilir/Kabupaten Muara Enim hingga Batas Kota Prabumulih.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan flyover merupakan upaya untuk mengurangi kemacetan akibat perlintasan sebidang rel kereta serta menekan angka kecelakaan yang sering terjadi di kawasan tersebut. “Diharapkan juga dapat memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat yang melewati jalan nasional,” kata Menteri Dody.
Pembangunan Flyover Gelumbang lanjutan mulai terkontrak sejak 9 Desember 2024 dengan anggaran Rp93,3 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai 45,07 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Flyover dengan panjang jembatan dan oprit 700 meter ini dirancang dengan panjang bentang 50 meter dan lebar jalur lalu lintas 17,20 meter, sehingga mampu menampung volume kendaraan yang cukup besar. Selain aspek fungsional, pembangunan flyover juga memperhatikan aspek beautifikasi ornamen bangunan dengan mengedepankan seni dan budaya lokal sehingga memperindah estetika di Kabupaten Muara Enim.
Setelah selesai dibangun, Flyover Gelumbang akan memperlancar konektivitas jalan nasional Palembang-Prabumulih yang menghubungkan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih, sekaligus mengurangi antrean kendaraan yang selama ini terjadi akibat frekuensi kereta api melintas setiap 15 menit.
Keberadaan Flyover ini juga diharapkan meningkatkan keamanan, kenyamanan berkendara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan pembangunan nasional dan memperkuat aksesibilitas perekonomian. (*)
