beritafakta.id – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 kini memasuki tahapan penilaian oleh Tim Penilai Independen (TPI). Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru menyampaikan bahwa tahapan ini adalah tahapan yang krusial.
“Dari inovasi-inovasi yang akan dinilai oleh TPI ini, kita akan mendapatkan inovasi pelayanan publik yang benar-benar bermanfaat, baik pada instansi dan masyarakat, serta inovasi yang bisa disebarluaskan, direplikasi, hingga di-scaling up secara nasional,” ungkap Deputi Otok saat membuka Kick Off Meeting Penilaian TPI KIPP 2025 secara virtual, Senin (4/8/2025).
Deputi Otok mengatakan bahwa pada penyelenggaraan KIPP tahun ini terdapat penyesuaian terkait penilaian KIPP. Sebagaimana arahan Menteri PANRB Rini Widyantini, inovasi yang dihasilkan melalui KIPP harus dapat direplikasi dan di-scaling up secara cepat agar dapat disebarluaskan.
Terdapat juga perubahan dalam komposisi TPI. Kini, TPI melibatkan instansi pusat untuk secara bersama-sama menganalisis inovasi-inovasi pelayanan publik yang mudah disebarluaskan, mudah ditiru, dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. TPI akan memberikan penilaian yang objektif, strategis, dan mendalam dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, daya tular, serta kesiapan inovasi untuk di-scale up secara nasional.
Pada tahapan ini TPI akan memberikan penilaian terhadap 273 finalis top inovasi pelayanan publik, terdiri dari kelompok umum dan kelompok replikasi. TPI akan mendalami tiap inovasi untuk mengetahui fisibilitas inovasi untuk diterapkan secara nasional sesuai dengan kategori masing-masing.
Deputi Otok berharap inovasi tidak hanya berhenti sebagai cerita sukses di satu wilayah, tetapi inovasi dapat menjadi virus positif yang menjalar, menular, dan mengakar. Tidak hanya menilai bagus atau tidaknya inovasi secara lokal, tetapi seberapa siap inovasi itu dibawa untuk naik kelas yang dapat direplikasi dan disebarluaskan.
“Kami berharap TPI dapat membantu mengidentifikasi inovasi yang tidak hanya hebat secara lokal/regional, tetapi punya DNA kuat untuk berkembang secara nasional,” imbuhnya.
Tahun ini, TPI KIPP diketuai oleh Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro serta perwakilan dari 18 kementerian dan lembaga. Masing-masing kementerian dan lembaga akan memberikan penilaian pada inovasi yang sesuai dengan isu strategis terkait tugas dan fungsi dari kementerian dan lembaga tersebut.
Selain itu, KIPP tahun ini juga melibatkan masyarakat yang diberikan ruang untuk ikut memberikan penilaian kebermanfaatan atas inovasi KIPP yang saat ini juga sedang berlangsung secara paralel. Dengan mengusung konsep user-centric, maka masyarakat dapat memberikan penilaian apakah inovasi pelayanan publik tersebut mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat atau tidak.
“Kami percaya TPI akan memberikan penilaian yang sangat profesional dan mampu memilih inovasi yg benar-benar berdampak. Harus dipahami bahwa penilaian ini bukan hanya tentang pemenang, tetapi menyiapkan pondasi arah kebijakan replikasi dan scaling up inovasi di masa depan,” lanjut Otok.
Pada tahun ini, KIPP mengusung tema Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat dan terdapat sembilan kategori. Nantinya akan ditentukan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) dari Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Replikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPI KIPP 2025 Siti Zuhro menyampaikan kepada anggota TPI untuk menjaga independensi dan objetivitas dalam melakukan penilaian. Selain itu, anggota TPI juga diminta untuk dapat melihat keberlanjutan dari inovasi yang dinilai.
“Anggota TPI harus dapat menilai secara independen dan tidak partisan. Harus dapat menilai secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya akurat, akuntabel, transparan, dan objektif,” tutup Siti Zuhro.
