beritafakta.id – Pemerintah berkomitmen mengatasi permasalahan serta memperbaiki kualitas lingkungan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di dalam dan luar negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk dapat memaksimalkan upaya penguatan pelindungan pekerja migran.
“Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor merupakan kunci dalam menangani isu-isu pelindungan PMI. Tidak hanya isu pelindungan, sinergi ini juga penting untuk memperluas jangkauan pasar Indonesia di kancah internasional,” ujarnya saat bertemu dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Perjalanan pelindungan pekerja migran di era Presiden Prabowo Subianto mengalami lompatan yang signifikan. Dengan status kementerian, Kementerian P2MI memiliki wewenang lebih luas dalam setiap fase penempatan, dimulai dari sebelum, selama, dan setelah penempatan.
“Peran kuat P2MI ini sejalan dengan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang diimplementasikan dalam asas berkelanjutan dan komprehensif,” ungkapnya.
Dalam pertemuan ini juga turut dibahas upaya penguatan pelindungan pekerja migran lainnya melalui revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran. Revisi UU ini dilakukan sebagai langkah besar penguatan tata kelola dalam penyelenggaraan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan masukan yang diberikan Kementerian PANRB untuk penguatan pelindungan pekerja migran. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi forum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Kami berterima kasih atas kerja sama yang terjalin baik ini. Semoga audiensi ini dapat memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian P2MI, serta mendorong peningkatan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia,” tandasnya.
