beritafakta.id – Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Australian Public Service Committee (APSC) mendiskusikan progres aksesi Indonesia dalam menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation Development (OECD). Selain itu, juga turut dibahas mengenai implementasi reformasi birokasi di Indonesia.
“Diskusi antara Kementerian PANRB dan APSC ini dilakukan untuk berbagi perspektif dan memperkuat kolaborasi dalam memajukan reformasi sektor publik, juga membahas isu penting yang ditemukan dalam proses aksesi OECD serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan,” ungkap Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam Courtesy Meeting dengan APSC di Kantor Kementerian PANRB, Senin (25/8/2025).
Dalam pertemuan dengan First Assistant Commissioner, Workplace Reform and Diversity, APSC, Wamen Purwadi mengatakan bahwa upaya aksesi Indonesia dalam menjadi anggota penuh OECD menjadi momentum penting. Periode ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan reformasi yang mendalam pada kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik.
Saat ini, Kementerian PANRB bertindak sebagai Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD. Purwadi mengatakan percepatan proses aksesi Indonesia ke OECD membutuhkan strategi yang terpadu, reformasi kelembagaan, serta kerja sama internasional yang erat. Indonesia juga dapat belajar dari Australia yang saat ini merupakan anggota penuh OECD.
“Di sinilah kemitraan Kementerian PANRB dengan APSC, OECD, dan Prospera dapat memberikan dampak yang besar dalam membangun birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan nasional, sehingga Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara anggota OECD,” lanjutnya.
Kementerian PANRB juga telah menyampaikan initial memorandum dan saat ini sedang mempersiapkan proses technical review. Dalam proses penyusunan initial memorandum, ditemukan masih terdapat beberapa isu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB serta kepatuhannya terhadap rekomendasi OECD.
Isu tersebut antara lain adalah keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam penerapan integritas publik; tindak lanjut yang sistematis dalam pengelolaan konflik kepentingan; penguatan ekosistem inovasi nasional; penerapan sistem merit sepenuhnya; dan regulasi yang terfragmentasi dan lemahnya integrasi data. Selain itu, pengembangan penerapan akuntabilitas berbasis manusia, kolaborasi internasional mendalam terkait infrastruktur digital, dan pengembangan layanan publik berdasarkan siklus kehidupan.
“Kami meyakini dengan memperkuat kolaborasi, knowledge-sharing, serta belajar dari mitra internasional, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan dan mewujudkan visi untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat,” tuturnya.
Wamen Purwadi juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini berfokus pada enam prioritas utama. Prioritas tersebut adalah pengaturan kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, penguatan ASN, penguatan manajemen kinerja, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong transfomasi digital.
“Melalui enam pilar ini, kami ingin membangun birokrasi yang kapabel untuk menjadi penggerak pembangunan, bukan justru sebagai penghambat pembangunan,” lanjutnya.
Disampaikan juga bahwa langkah reformasi birokrasi di Indonesia ke depannya dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045. Tujuan utama adalah membangun birokrasi yang kolaboratif, berkapabilitas, dan berbasis integritas, sehingga birokrasi mampu menghadirkan layanan publik yang terpadu di setiap aspek kehidupan.
Pada tahun 2025 ini juga ditetapkan agenda reformasi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Enam prioritas tematik untuk tahun 2025, yaitu reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan pengembangan industri hilir, ketahanan pangan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Jo Talbot, yang juga Vice Chair OECD for Public Governance Committee, menyampaikan bahwa dirinya dan tim akan terus mendukung langkah Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia memiliki progres yang cepat dalam menyusun initial memorandum.
“Kami sangat senang untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. Perjalanan Indonesia saat ini sama seperti perjalanan telah dilalui Australia. Kami menantikan diskusi lanjutan mengenai fokus area yang dapat dilakukan kolaborasi dengan APSC,” ujar Jo Talbot.
Pertemuan bilateral ini menjadi upaya mengeksplorasi cara-cara untuk memajukan tata kelola publik Indonesia sesuai dengan rekomendasi OECD. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membahas pemetaan potensi kerja sama antara Kementerian PANRB dengan APSC serta Prospera.
