BANJARNEGARA – Upaya pemulihan PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) Banjarnegara mendapatkan suntikan semangat baru.
Dalam kunjungan kerja sekaligus pembinaan pejabat eksekutif di Aula BPR BKK Mandiraja, pada Selasa (10/3/2026) lalu, Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menekankan pentingnya perubahan mindset dari birokrasi ke arah bisnis yang humanis.
Plt. Direktur BPR BKK Mandiraja, D. Tri Ristanto Budiono, SE, M.Si, dalam laporannya memaparkan tren positif kesehatan bank.
Ia mengatakan jika Manajemen berhasil menekan defisit secara signifikan dari Rp. 16 miliar menjadi Rp.8 miliar.
“Untuk tahun 2026, kami optimis membidik laba Rp.12 miliar. Per Februari 2024 saja, kita sudah membukukan laba Rp. 1,7 miliar atau sekitar 14% dari target tahunan,” ujar Tri Ristanto dihadapan bupati Banjarnegara pada acara Pembinaan Pejabat ekseskutif PT. BPR BKK Mandiraja (perseroda) di Aula lantai dua BPR BKK Mandiraja.
Tri Ristanto menambahkan, hingga bulan Februari 2024, BPR BKK Mandiraja menunjukkan performa keuangan yang cukup solid dengan total aset mencapai Rp.721 miliar, di mana aset bersih tercatat sebesar Rp.607 miliar.
“Kepercayaan masyarakat terhadap BKK Mandiraja juga stabil, tercermin dari perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan masyarakat sebesar Rp.284 miliar dan simpanan dalam bentuk deposito senilai Rp243 miliar,” lanjutnya.
Dalam upaya memperluas jangkauan operasionalnya, BPR BKK juga melakukan ekspansi melalui pengadaan unit mobil kas keliling. Fasilitas ini ditujukan untuk mempermudah akses layanan bagi nasabah yang berada di wilayah Batur, Bawang, Pandanarum , hingga Sigaluh.
Selain itu, BPR BKK Mandiraja juga terus melakukan inovasi layanan dengan merencanakan peluncuran fitur pembayaran PBB yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester kedua tahun ini.
Dalam arahannya, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana mengingatkan bahwa sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perusda), BKK Mandiraja harus dijalankan dengan prinsip bisnis yang berorientasi pada keuntungan (PAD), bukan menggunakan konsep ASN yang cenderung statis.
“Mengelola Perusda tidak bisa menggunakan konsep ASN. Mindset-nya harus untung. Kalau rugi atau sakit, berarti harus ada evaluasi internal. Jadikan kantor ini sebagai rumah sendiri. Jika rumah ini maju dan profitnya besar, kesejahteraan karyawan juga akan meningkat melalui bonus produksi,” kata Bupati di hadapan 150 karyawan yang hadir.
Bupati juga menyoroti pentingnya integritas moral. Beliau mengingatkan agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan dana nasabah, sekecil apa pun nominalnya.
Berkaca pada kasus-kasus di perbankan lain, kebocoran dana sering kali dimulai dari hal kecil yang akhirnya berujung pada masalah hukum.
“Rezeki itu sudah di atur Tuhan , Lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tapi menyengsarakan. Jangan sampai mencederai kode etik yang sudah diucapkan,” tambahnya.
Terkait pelayanan, dr. Amalia meminta agar BPR BKK Mandiraja tampil lebih humanis dan solutif dibandingkan kompetitor lain. “Gunakan kalimat yang santun, terutama saat penagihan. Perlakukan nasabah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika BI checking nasabah kurang baik, berikan solusi, jangan digantung,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut Bupati mengapresiasi keberhasilan sinergi pengelolaan Dana Desa yang kini dipercayakan kepada BKK Mandiraja. Hal ini dinilai sebagai instrumen vital untuk memperkuat sisi pemasaran di tingkat akar rumput (pedesaan).
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan langkah digitalisasi yang mulai berjalan, BPR BKK Mandiraja kini bersiap untuk kembali “sehat walafiat” dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Banjarnegara.
Hadir dalam pembinaan tersebut, Riatmojo Ponco Nugroho, SE, ME, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Riatmojo Ponco Nugroho, dan Kepala Bagian Perekonomian, Fajar Anggun Sawitri. (rz)
