BREBES, Beritafakta.id – Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes pada tahun anggaran 2025 menjadi sorotan tajam dari kalangan pengamat dan aktivis masyarakat. Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta APBD Perubahan Tahun 2025, terungkap fakta yang memicu perdebatan: porsi anggaran dinilai lebih besar terserap untuk kegiatan rapat, konsumsi, dan perjalanan dinas. Sementara itu, kegiatan pembangunan fisik maupun program pendukung pertanian justru tercatat sangat minim jumlahnya.
Hal ini disampaikan oleh aktivis masyarakat, Heri Tato, kepada awak media pada Jumat (05/06/2026). Menurut data rincian kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran, sepanjang tahun 2025, DPKP Brebes hanya mencatat sebanyak 6 kegiatan bersifat infrastruktur dan 5 kegiatan non-infrastruktur. Jumlah ini dinilai sangat tidak sebanding dengan alokasi dana yang terserap untuk keperluan rapat, pertemuan, serta penyediaan makanan dan minuman, yang jumlahnya jauh lebih banyak dan mendominasi penyerapan anggaran.
Ketimpangan ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat, mengingat Kabupaten Brebes dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah dengan ribuan hektare lahan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga. Namun, dengan komposisi kegiatan yang lebih banyak berorientasi pada pertemuan dan konsumsi dibandingkan pembangunan fisik atau pemberdayaan petani, banyak pihak meragukan arah dan kemajuan sektor pertanian di daerah ini.
Heri Tato, yang secara khusus meneliti rincian anggaran tersebut, menyayangkan alokasi dana yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk memajukan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, memperbaiki jaringan irigasi, atau memberikan bantuan sarana produksi, justru habis tersedot untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak nyata bagi petani di lapangan.
“Bagaimana mungkin pertanian Brebes mau maju dan berkembang, jika anggarannya lebih banyak habis untuk makan, minum, dan rapat? Kami teliti satu per satu penjabaran APBD dan APBD Perubahan 2025, sangat jelas terlihat ketimpangannya. Kegiatan pembangunan fisik dan program pendukung pertanian sangat sedikit, hanya belasan, sementara pos pengeluaran untuk rapat dan konsumsi jumlahnya jauh lebih banyak dan nilainya besar,” ungkap Heri Tato dengan tegas.
Ia menilai, kegiatan rapat memang diperlukan dalam administrasi pemerintahan, namun tidak boleh mendominasi dan menggerus porsi anggaran yang seharusnya menjadi hak masyarakat, khususnya para petani. Dengan rincian hanya 6 kegiatan infrastruktur dan 5 kegiatan non-infrastruktur dalam satu tahun, dampak nyata bagi perbaikan lahan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani tentu sangat terbatas jangkauannya.
Kondisi ini pun memicu desakan agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes selaku pemegang kendali administrasi pemerintahan segera melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada Dinas Pertanian, peninjauan mendasar terhadap perencanaan dan pengalokasian anggaran diminta dilakukan pula terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya agar pola penganggaran lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kami minta Sekda meninjau ulang perencanaan kerja dan anggaran seluruh OPD. Jangan sampai anggaran rakyat yang besar itu hanya habis di ruang rapat dan di meja makan, sementara program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan justru minim dan tidak berjalan maksimal. Ini harus dikoreksi total agar uang rakyat kembali bermanfaat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Heri Tato mempertanyakan kembali manajemen dan perencanaan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes. Di tengah tantangan menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan taraf hidup petani, pola penganggaran yang dinilai boros dan tidak berbasis prioritas ini menjadi catatan merah yang harus segera diperbaiki.
“Masyarakat berharap pada tahun-tahun mendatang, alokasi dana dapat lebih difokuskan pada pembangunan sarana prasarana pertanian, pemberian bantuan sarana produksi, hingga program penyuluhan yang benar-benar mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan petani Brebes,” pungkasnya.
Menanggapi pertanyaan serta kritikan publik tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes, Hendri Adi Komara, S.Pt., M.Pt., memberikan penjelasan rinci dan klarifikasi. Menurutnya, komposisi anggaran yang tertuang dalam dokumen APBD dan APBD Perubahan telah disusun berdasarkan aturan teknis yang berlaku serta berorientasi pada program jangka panjang, bukan sekadar pemborosan anggaran.
Penjelasan lengkap tersebut disampaikan Hendri secara khusus saat dikonfirmasi pada Sabtu (06/06/2026). Berikut adalah poin-poin kunci klarifikasi resmi yang disampaikan:
Hendri menegaskan bahwa pada tahun 2025, sebagian besar kegiatan di bidang Ketahanan Pangan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Pelaksanaan dan peruntukan dana ini telah diatur secara ketat melalui petunjuk teknis serta mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala Bapanas Nomor 1 Tahun 2025.
“Sifat pendanaan ini adalah top-down atau arahan dari atas. Artinya, jenis kegiatan, pola pelaksanaan, hingga rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah ditetapkan dan diarahkan dari kementerian atau lembaga terkait. Kami di daerah melaksanakan sesuai pedoman tersebut, bukan sepenuhnya murni usulan atau kebijakan sendiri dari daerah,” jelas Hendri.
Dijelaskan lebih lanjut, komposisi anggaran yang terlihat mendominasi pada kegiatan non-fisik atau pertemuan sebenarnya bertujuan strategis, yaitu untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta pendampingan langsung ke masyarakat dan petani. Alokasi dana terbesar tertuju pada tiga program unggulan utama, antara lain:
1. Pengembangan Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman): Kegiatan ini menjangkau 23 titik lokasi desa yang tersebar di 5 kecamatan, meliputi pembangunan Kebun B2SA, pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyediaan bantuan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan keluarga.
2. Sekolah Lapang: Mencakup rangkaian kegiatan sosialisasi, rembug tani, kursus tani, Farm Field Day (FFD), hingga kegiatan pengawalan dan pendampingan langsung di lahan.
3. Layanan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP): Anggaran digunakan untuk pengumpulan dan pengelolaan data informasi pertanian, koordinasi dan penyusunan rencana kerja, supervisi gerakan pembangunan pertanian, layanan klinik konsultasi agribisnis, hingga kegiatan temu usaha antar pelaku tani.
“Jadi, anggaran itu tidak hilang atau terbuang, melainkan dialihkan dan dimanfaatkan secara nyata untuk memastikan petani dan masyarakat mendapatkan ilmu, teknologi, akses pasar, serta pemenuhan gizi yang lebih baik,” tambahnya.
Terkait isu yang menyebutkan anggaran lebih banyak habis untuk makan, minum, dan rapat, Hendri menegaskan bahwa pos belanja tersebut bukanlah sekadar pengeluaran rutin atau pemborosan. Kegiatan koordinasi, rembug tani, kursus tani, FFD, dan temu usaha pada dasarnya adalah instrumen utama dalam metode pelaksanaan program.
“Komponen biaya pertemuan dan konsumsi itu melekat pada kegiatan dan output yang ditetapkan dalam juknis. Tidak mungkin kita melakukan sosialisasi, penyebaran teknologi, atau penguatan kelembagaan petani tanpa ada pertemuan atau pembahasan bersama. Ini adalah sarana pembelajaran dan penyamaan persepsi, bukan sekadar makan dan minum tanpa tujuan,” tegas Hendri.
Menyikapi kritikan mengenai minimnya kegiatan pembangunan fisik dalam dokumen APBD, Hendri menjelaskan bahwa pembangunan pertanian di Kabupaten Brebes tidak hanya mengandalkan sumber dana dari anggaran daerah saja. Secara faktual, sebagian besar pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian dan bantuan sarana produksi juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema pendanaan di luar APBD, maupun program pendampingan langsung dari pemerintah pusat.
“Jadi meskipun dalam dokumen APBD terlihat lebih banyak kegiatan non-fisik, hal itu tidak berarti pembangunan pertanian di Brebes macet atau tidak berjalan. Ada skema pendanaan lain yang berjalan beriringan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” ungkapnya.
Menutup penjelasannya, Hendri menegaskan kembali bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan non-fisik tetap memiliki tujuan strategis untuk memajukan pertanian Brebes ke arah yang lebih baik. Menurutnya, di era modern ini, pembangunan pertanian tidak hanya soal beton dan saluran irigasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.
“Kegiatan sekolah lapang, bimbingan teknis, pendampingan, dan konsultasi agribisnis ditujukan agar petani kita lebih siap menerapkan teknologi baru, mampu meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing hasil tani mereka. Petani yang cerdas, terampil, dan berdaya saing adalah aset terbesar untuk memajukan pertanian Brebes ke depan,” pungkas Hendri Adi Komara.
Rusmono
