beritafakta.id – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM dan menghasilkan pelayanan yang semakin berdampak bagi masyarakat. Teknologi bukan menjadi tujuan akhir transformasi, melainkan pengungkit untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan kinerja organisasi yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Nasional Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2026, di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Rakornas ini mengangkat tema Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045.
“Keberhasilan transformasi tidak diukur dari kecanggihan sistem dan teknologi, melainkan dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Menteri Rini.
Pada kesempatan tersebut, BPOM meluncurkan empat aplikasi manajemen ASN berbasis AI. Menteri Rini mengapresiasi inovasi tersebut karena sejalan dengan arah pemerintah digital, tidak hanya dalam menyederhanakan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat layanan internal bagi ASN, termasuk pengelolaan talenta dan pelayanan kepegawaian.
Menurut Rini, AI dapat dimanfaatkan pada berbagai tahapan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan kinerja, pemetaan talenta dan karier, hingga pengembangan kompetensi. Namun pemanfaatannya tetap harus ditopang data berkualitas, keamanan data, tata kelola yang baik, serta kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan. AI ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan manusia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan SDM dan sistem merit di lingkungan BPOM. Pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan objektivitas dalam pengelolaan talenta, sekaligus memberi ruang bagi pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi dan karier berdasarkan kapasitas serta kinerjanya.
“Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi. Kunci utamanya adalah manusianya. AI adalah alat bantu, dan kuncinya tetap pada sumber daya manusia,” ungkap Taruna.
Penguatan SDM dan teknologi semakin penting seiring kompleksitas pengawasan obat dan makanan. Taruna mencontohkan, pada tahun lalu BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan terkait obat, makanan, kosmetik, dan suplemen yang tidak sesuai ketentuan. Peredaran produk secara daring dan lintas negara menuntut kemampuan pengawasan yang semakin cepat dan adaptif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh turut mengapresiasi konsistensi BPOM dalam menerapkan manajemen talenta serta meningkatkan kelengkapan data kepegawaian. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi penerapan meritokrasi dan pengelolaan sekitar 6.400 ASN BPOM.
“Ini akan berdampak luar biasa dalam rangka pelayanan publik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.
Menteri Rini menekankan bahwa kualitas SDM BPOM pada akhirnya berkaitan langsung dengan mandat lembaga dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung daya saing industri nasional. Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi perlu terus diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan publik.
“Di tangan Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, kualitas obat yang diminum oleh orang tua kita, dan daya saing produk farmasi bangsa Indonesia dipertaruhkan,” tegas Menteri Rini.
Transformasi tersebut ditopang capaian pelayanan BPOM. Indeks Pelayanan Publik BPOM mencapai 4,80 dari skala 5 dan mempertahankan predikat Prima sejak 2023. Indeks Kepuasan Masyarakat juga mencapai 93,97 dengan predikat Sangat Baik, sementara seluruh 4.555 pengaduan melalui LAPOR! hingga 2025 telah ditindaklanjuti.
Menteri Rini juga mengapresiasi kehadiran BPOM di 154 Mal Pelayanan Publik (MPP). Ia mendorong perluasan layanan BPOM ke 159 MPP lainnya sehingga konsultasi, perizinan, dan sertifikasi dapat semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha.
Menurutnya, transformasi birokrasi harus terus diarahkan untuk mengurangi kompleksitas administrasi dan memperbesar dampak yang diterima masyarakat. Teknologi, SDM unggul, organisasi yang adaptif, serta tata kelola yang terintegrasi harus bergerak dalam satu arah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin efektif.
“Birokrasi masa depan adalah birokrasi yang sunyi dari kebisingan administrasi, namun nyaring dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkas Menteri Rini.
