APBD Perubahan 2026 Fokus Jalan Desa, DPRD Dorong Percepatan Serapan
Penandatangan nota kesepahaman hasil sidang penetapan anggaran perubahan(TA) 2026,Nampak dari arah kiri Wachid Jumali, Lc wakil Bupati Banjarnegara dan DPRD Banjarnegara.(Dok.Kominfo Bna/Berita Fakta.id) 
Banjarnegara, BeritaFakta.id – DPRD Kabupaten Banjarnegara menempatkan penanganan infrastruktur desa, terutama jalan, sebagai salah satu prioritas dalam APBD Perubahan 2026.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena ruang fiskal desa untuk pembangunan infrastruktur semakin terbatas. Dana Desa juga harus mendukung program nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamis (24/9/2026)
Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Agus Junedi, mengatakan kebutuhan penanganan jalan desa masih cukup besar dan belum seluruhnya dapat diselesaikan.
“Memang konsentrasinya penanganan infrastruktur, khususnya jalan. Terutama jalan-jalan desa yang anggarannya bertumpu pada Dana Desa. Kita tahu sendiri, Dana Desa juga menangani program nasional KDMP, sehingga di tiap desa alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan menjadi berkurang,” kata Agus. Kamis (24/9/2026)
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah desa berharap dukungan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada desa (Bankeudes). DPRD kemudian berupaya mengakomodasi kebutuhan infrastruktur yang dianggap paling mendesak.
“Jadi, pemerintah desa sangat berharap peran DPRD untuk mengusulkan melalui mekanisme Bankeudes,” ujarnya.
Jangan Sampai Anggaran Tidak Terserap.
Agus menegaskan, penetapan anggaran harus diikuti percepatan pelaksanaan kegiatan. Terlebih, kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat setiap anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD senantiasa mendorong kepada OPD terkait untuk optimalisasi atau percepatan pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai sudah menetapkan dan mengalokasikan anggaran dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita sudah menetapkan skala prioritas, tetapi dari sisi pelaksanaan kurang optimal sehingga dananya tidak terserap,” tegasnya.
Selain jalan desa, APBD Perubahan juga diarahkan untuk sejumlah kegiatan seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan kabupaten dengan skala lingkungan.
“Yang jelas salah satunya infrastruktur desa, meskipun juga ada beberapa hal lain yang mendapat prioritas, seperti Jalan Usaha Tani dan ada sedikit jalan kabupaten seperti jalan lingkungan,” katanya.
Sementara pembangunan ruas jalan kabupaten yang lebih besar maupun infrastruktur strategis lainnya akan menjadi perhatian pada 2027.
“Kalau mengarah ke infrastruktur seperti ruas jalan kabupaten atau hal strategis lainnya akan di-handle di 2027,” imbuhnya.
DPRD Dorong Penguatan PAD.
Di sisi pendapatan, DPRD juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Salah satunya pertambangan yang menurut Agus memiliki potensi besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD belum signifikan.
“Potensinya sangat luar biasa, tapi yang didapatkan oleh pemerintah daerah sangat sedikit. Artinya, belum signifikan dengan potensi yang ada,” ujarnya.
Selain pertambangan, tata kelola Perumda Air Minum juga menjadi perhatian agar ke depan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
DPRD turut mendorong meterisasi PJU. Agus menyebut sistem tersebut dapat membuat pembayaran listrik lebih sesuai dengan penggunaan riil.
“Kalau sudah meterisasi, sekian yang hidup dan sekian yang mati, secara pasar sudah jelas,” katanya.
Menurut Agus, selisih penerimaan pajak penerangan jalan dengan pembayaran Pemda kepada PLN saat ini disebut dapat mencapai sekitar Rp15 miliar. (Bas)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar