x

Warga RT 02 RW 014 Perumahan Cikarang Griya Pratama Suarakan Demokrasi, Minta Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Turun Tangan, Bermodalkan 70 Persen Petisi Warga

waktu baca 4 menit
Minggu, 22 Nov 2026 15:35 21 redaksi

BEKASI – Sosialisasi kepengurusan RT baru di Perumahan Cikarang Griya Pratama (CGP), Blok D, RT 02/RW 014, Desa Sukamanah, Kabupaten Bekasi, berlangsung lancar. Namun, di balik kegiatan tersebut, polemik pergantian Ketua RT sebelumnya, Roland Judita, masih menjadi perhatian sejumlah warga yang mempertanyakan mekanisme pengangkatan pengurus RT baru.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Ketua RW dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamanah, Muamar Khadavi, menyampaikan apresiasi kepada Roland Judita yang hadir dan memberikan dukungan kepada Ketua RT terpilih, Dede Suprapto.

Anang Ma’aruf Ketua RW mengapresiasi sikap Roland yang dinilai menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati dengan tetap hadir dalam kegiatan sosialisasi. Ia berharap kepengurusan RT baru dapat membawa semangat baru dalam pelayanan masyarakat, sekaligus tetap menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pengurus sebelumnya.

Sementara itu, perwakilan BPD Desa Sukamanah menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan RT dan RW di wilayah desa telah dibahas melalui musyawarah bersama pemerintah desa. Hasil pembahasan tersebut, menurutnya, dituangkan dalam berita acara dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BPD juga memberikan apresiasi atas pengabdian Roland selama menjabat sebagai Ketua RT 02/RW 014. Sejumlah perubahan positif di lingkungan CGP dinilai tidak terlepas dari kontribusi dan peran Roland dalam menjalankan tugas serta melayani masyarakat.

BPD berharap Ketua RT terpilih, Dede Suprapto, dapat melanjutkan program-program positif yang telah berjalan. Sinergi antara pengurus RT baru dan Roland Judita juga dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta keharmonisan lingkungan.

“Selamat kepada RT yang baru, Pak Dede Suprapto. Mudah-mudahan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan positif dan berkolaborasi dengan Pak Roland untuk menjadikan Perumahan CGP RW 014 lebih baik lagi,” demikian harapan perwakilan BPD.

Meski sosialisasi berjalan lancar, sejumlah warga masih mempertanyakan mekanisme pergantian Ketua RT 02/RW 014. Mereka menyoroti proses pengangkatan pengurus RT baru yang dinilai belum sepenuhnya menjawab aspirasi masyarakat, terutama terkait prinsip demokrasi dan keterlibatan warga dalam menentukan pemimpin lingkungan.

Warga mempertanyakan mengapa pemilihan Ketua RT tidak dilakukan secara langsung melalui suara masyarakat, melainkan melalui mekanisme penunjukan atau pengangkatan oleh kepala desa.

“Kenapa pemilihan RT ditunjuk kepala desa? Kenapa tidak dilakukan secara demokrasi melalui pemilihan warga?” menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan warga.

Dalam sesi tanya jawab, awak media juga menanyakan kepada Ketua RW mengenai proses serah terima Surat Keputusan (SK) kepengurusan RT yang baru dengan pengurus RT sebelumnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua RW menjelaskan bahwa SK kepengurusan RT diterbitkan dan diserahkan langsung oleh pihak desa. Ia mengaku telah menerima SK tersebut dari pemerintah desa.

“Kalau untuk SK, itu dari desa langsung. Saya sendiri juga menerima SK langsung dari desa. Kemarin saya sudah mendapatkannya. Untuk SK RT yang baru juga sudah diterima, karena memang sudah diserahkan pada tanggal 16,” jelas Ketua RW.

Polemik pergantian Ketua RT tersebut mendorong warga RT 02 untuk mengambil langkah lanjutan. Sejumlah warga berinisiatif membuat petisi sebagai bentuk aspirasi agar pemilihan Ketua RT dapat dilakukan secara demokratis dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam petisi yang beredar, warga menyebut dukungan sekitar 70 persen suara petisi terhadap aspirasi pemilihan Ketua RT oleh warga, bukan semata-mata melalui penunjukan kepala desa.

“70 persen suara petisi mendukung penuh pemilihan oleh warga, bukan dari penunjukan kepala desa,” demikian bunyi aspirasi yang disampaikan warga.

Selain petisi, warga RT 02 juga berencana mendatangi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan persoalan tersebut dan meminta solusi atas polemik yang terjadi.

“Kita butuh solusi, dan harus secara demokrasi,” menjadi pernyataan warga yang menginginkan adanya penyelesaian melalui dialog dan mekanisme yang dinilai adil.

Di sisi lain, Roland Judita disebut telah menerima pergantian statusnya sebagai Ketua RT dengan sikap legowo. Meski demikian, warga yang mendukung aspirasi tersebut menilai persoalan ini bukan semata-mata tentang jabatan seseorang, melainkan mengenai transparansi, partisipasi masyarakat, serta tata cara pergantian pengurus lingkungan.

Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pergantian Ketua RT, termasuk dasar aturan dan prosedur yang digunakan.

Mereka juga berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan dialog bersama, sehingga kepengurusan RT yang baru dapat berjalan dengan baik serta memperoleh dukungan masyarakat secara luas.

Bagi warga, persoalan ini menjadi momentum untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih transparan, partisipatif, dan mengedepankan aspirasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di tingkat RT.

Wartawan: Haris Pranatha

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x
x