beritafakta.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komite IV ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Selasa (31/3).
Koordinator kunjungan kerja, Jihan Fahira, mengatakan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang tentang Bank Indonesia menjadi fokus utama kegiatan tersebut. Menurutnya, dinamika inflasi di daerah tidak hanya dipengaruhi faktor nasional, tetapi juga kondisi riil di lapangan.
“Tekanan inflasi di daerah sangat dipengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta ekspektasi harga di tingkat masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Jihan.
Ia berharap, melalui pertemuan tersebut, Komite IV dapat memperoleh gambaran komprehensif terkait kondisi inflasi di Jawa Barat, efektivitas kebijakan BI, serta berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
Senator asal Kalimantan Timur sekaligus Pimpinan Komite IV, Sinta Rosmayenti, menambahkan bahwa peran BI sangat strategis, tidak hanya dalam kebijakan moneter, tetapi juga dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran. Kami juga mencermati efektivitas bauran kebijakan BI, baik moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran di tengah ekonomi yang semakin digital,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Jawa Barat, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa secara umum fundamental ekonomi daerah masih terjaga. Namun, kewaspadaan terhadap tekanan inflasi tetap perlu ditingkatkan.
Ia memaparkan, inflasi Jawa Barat sepanjang 2025 tercatat 2,63 persen (year on year/yoy), terendah di Pulau Jawa. Namun, pada Februari 2026 meningkat menjadi 4,71 persen (yoy), melampaui rentang sasaran.
“Kenaikan ini dipicu normalisasi tarif listrik, naiknya harga emas perhiasan, serta sejumlah komoditas pangan,” ujar Nur.
Meski demikian, ia optimistis inflasi sepanjang 2026 tetap dapat dikendalikan melalui penguatan sinergi TPID dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan Jawa Barat dinilai tetap terjaga, dengan pertumbuhan kredit sebesar 2,84 persen (yoy) pada awal 2026. Adopsi digitalisasi juga terus meningkat, ditandai dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan pengguna QRIS tertinggi secara nasional.
Dalam sesi diskusi, Jihan juga menyoroti masih adanya kendala digitalisasi di sejumlah wilayah pelosok.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami digitalisasi, bahkan ada daerah yang belum terjangkau listrik, sehingga akses layanan keuangan digital menjadi terbatas,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, BI menyatakan akan menjadikan berbagai masukan dari Komite IV sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan dan penguatan koordinasi ke depan.
Menutup pertemuan, Sinta Rosmayenti menyampaikan apresiasi atas paparan dan diskusi yang konstruktif. Ia menegaskan, seluruh masukan dan temuan akan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi kebijakan.
“Kami berharap kolaborasi antara BI dan Komite IV dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” pungkasnya.
