BANJARNEGARA – Sebagai upaya untuk mencetak masyarakat yang cerdas berpolitik dan tidak apatis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarnegara menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
Acara ini berlangsung di kediaman anggota DPRD Fraksi Gerindra, Anto SPd MM, di Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, Senin (25/5/2026).
Demi memberikan pemahaman yang komprehensif, agenda ini turut menghadirkan jajaran penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banjarnegara. Kolaborasi ini sengaja dibentuk untuk mendongkrak keterlibatan aktif masyarakat dalam menyambut momentum politik mendatang.
Anto SPd MM menjelaskan bahwa fokus utama edukasi ini adalah membangun kesadaran etis di tengah masyarakat. Warga dibekali pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta fungsi utama legislatif dalam hal pengawasan, anggaran, dan legislasi.
“Memilih pemimpin itu harus melihat integritas, visi, dan misinya. Jangan sampai kedaulatan rakyat ditukar dengan imbalan materi sesaat, seperti uang atau sembako. Kita ingin melahirkan pemilih yang kritis dan rasional, bukan yang sekadar ikut-ikutan,” ujar Anto tegas.
Selain menolak politik uang, Anto juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari tingkat desa agar iklim demokrasi di Banjarnegara tetap jujur dan berintegritas.
Senada dengan hal itu, Ketua KPU Banjarnegara, Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, mengingatkan bahwa pendidikan politik tidak boleh dilakukan secara mendadak saat mendekati hari pencoblosan saja.
Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak guna memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah dalam memperjuangkan aspirasi daerah.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Banjarnegara, Rinta Arif, menitikberatkan pada peran aktif publik dalam mengawal jalannya pesta demokrasi. Menurutnya, Pemilu adalah milik bersama, bukan hanya milik peserta politik.
“Masyarakat punya peran besar, mulai dari menyalurkan hak suara hingga mengawasi jalannya proses Pemilu. Jika melihat adanya kecurangan atau pelanggaran di lapangan, jangan ragu untuk segera melaporkannya kepada petugas Bawaslu yang ada di tingkat desa maupun kecamatan,” tambah Rinta.
Melalui sosialisasi terpadu ini, diharapkan integritas Pemilu di wilayah Banjarnegara dapat terus terjaga secara transparan, adil, dan bersih dari segala bentuk kecurangan. (Bs)
