Bekasi – Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi yang mendesak pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada saat bersamaan menyetujui penurunan target PAD dalam Perubahan APBD 2025, menuai sorotan tajam.
Tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ARJUNA, Zuli Zulkipli, S.H., menilai langkah DPRD tersebut tidak konsisten dan justru melemahkan fungsi pengawasan.
“DPRD Kabupaten Bekasi jangan jadi banci. Di satu sisi mendukung peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mereka menerima PAD turun. Ini kontradiktif dan membingungkan publik,” tegas Zuli Zulkipli, S.H kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, DPRD seharusnya tidak sekadar menjustifikasi keputusan pemerintah daerah maupun dinas penghasil PAD. Penurunan target PAD, kata dia, harus menjadi bahan investigasi mendalam, bukan justru dibiarkan.
“Kami menuntut DPRD sebagai lembaga pengawasan untuk tahu kenapa PAD menurun. Selidiki ada apa, bukan malah membenarkan dinas penghasil PAD. Kalau DPRD diam, ini bisa menimbulkan kecurigaan adanya ketidakberesan,” ujarnya.
Zuli Zulkipli, S.H menegaskan, ketegasan DPRD sangat menentukan arah kebijakan daerah. Jika lembaga legislatif tidak berperan maksimal, upaya masyarakat mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Bekasi akan melemah.
“Kalau benar ingin Bekasi mandiri secara keuangan, DPRD harus berdiri di depan memastikan potensi PAD tergali maksimal. Jangan hanya lantang di forum paripurna, tapi di lapangan malah kompromi,” tambahnya.
Sebagai pengamat kebijakan publik, Zuli Zulkipli, S.H menilai DPRD masih memiliki kesempatan memperbaiki sikap. Ia mendorong adanya transparansi, evaluasi menyeluruh, dan audit terbuka terhadap dinas-dinas penghasil PAD.
“Publik butuh bukti nyata, bukan sekadar wacana. DPRD jangan bermain dua kaki, karena rakyat bisa menilai siapa yang benar-benar berpihak pada kepentingan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Haris Pranatha
