Jayapura, Berita-fakta.co.id– Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendesak Presiden Joko Widodo meninjau kembali penggunaan pendekatan keamanan dalam membuat kebijakan di Tanah Papua. Kebijakan berbasis pendekatan keamanan telah 50 tahun lebih dijalankan di Papua, dan dinilai harus segera diubah. Rabu (28/09/2019).
Langkah awal dapat dimulai dari daerah konflik di Kabupaten Nduga Provinsi Papua, dengan melakukan penarikan seluruh personil militer dan pos – pos penjagaan keamanan setempat, ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.
Dan keamanan menurut Yan, lebih menjadi tanggung – jawab kepolisian yang senantiasa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan bersama Pemerintah Pusat.
Menurutnya, proses pelaksanaan pengamanan domestik di Tanah Papua dapat digalang oleh Polri bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan masyarakat adat di Tanah Papua.
Model pemolisian masyarakat (community policing) yang berbasis pada masyarakat di Tanah Papua dalam menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dipandang sangat mungkin dapat terlaksana dengan baik.
“Hal ini jika Presiden ingin melakukan perubahan pola pendekatan keamanan melalui langkah kebijakan demiliterisasi di Tanah Papua mulai ini. Semoga Negara melalui para pemimpin jernih melihat persoalan yang terjadi,” ujarnya
Terpisah, Aktivis kemanusiaan Papua, Robertino Hanebora sependapat jika pola pendekatan kemananan berbasis penegakan hukum perlu diterapkan di wilayah itu. Sebab menurutnya, 50 tahun Papua dalam bingkai NKRI, negara selalu hadir dengan pola militerisasi dan hal ini bisa dijumpai dalam berbagai tatanan kehidupan.
“Sudah saatnya negara mengubah pola terhadap Rakyat Papua. Itu kalau Negara ingin Papua lebih baik,” kata Hanebora.
wartawan: purwanto
