Haidar Alwi: Optimisme Konstruktif untuk Pemerintahan Prabowo dan Penegak Hukum Indonesia.

Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute ( foto Ist )

R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute ( foto Ist )

 

beritafakta.id – R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa rakyat perlu terus memupuk optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, mandat besar dari 58,59 persen suara rakyat adalah modal yang harus digunakan untuk memperkuat ekonomi, politik, dan keamanan nasional secara menyeluruh.

Haidar Alwi melihat kekompakan aparat keamanan, penegak hukum, dan lembaga negara sebagai fondasi penting yang bisa mempercepat langkah menuju cita-cita Indonesia maju. “Kita harus mengawal pemerintah dengan semangat nasionalisme yang rasional. Bukan sekadar membela, tapi memastikan jalannya pemerintahan ini mengutamakan kepentingan rakyat dan kejayaan bangsa,” kata Haidar Alwi.

TNI–Polri, Garda Stabilitas Nasional dengan Polri di Garis Depan Pelayanan.

Tidak ada pembangunan yang bisa berjalan tanpa stabilitas keamanan. Pilar itu di Indonesia dijaga oleh TNI dan Polri, dua institusi yang perannya saling melengkapi namun memiliki fokus berbeda. “TNI menjaga kedaulatan dan pertahanan negara dari ancaman luar, sementara Polri berada di garis terdepan melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Haidar Alwi.

Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai telah membuat langkah signifikan yang menyentuh langsung kebutuhan publik. Konsep Presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, bukan hanya slogan, tapi diwujudkan melalui layanan konkret seperti digitalisasi pembuatan SIM dan SKCK, sistem pengaduan terpadu, hingga patroli siber untuk melawan kejahatan digital.

Selain itu, “Polri berhasil menjaga keamanan dalam berbagai agenda besar, mulai dari pengamanan Pemilu, event olahraga internasional, hingga perayaan besar keagamaan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin dengan ketenangan, sistem yang jelas, dan pendekatan humanis. Ketegasan beliau dalam membenahi internal Polri adalah modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik,” jelas Haidar Alwi.

Di sisi lain, “TNI tetap menjadi benteng pertahanan yang memastikan ancaman eksternal tidak mengganggu stabilitas di dalam negeri. Kolaborasi yang solid antara TNI dan Polri, mulai dari pengamanan perbatasan hingga operasi bersama menghadapi gangguan keamanan, menjadi jaminan bahwa pemerintah bisa fokus melaksanakan agenda pembangunan,” kata Haidar Alwi.

KPK, Penegakan Hukum yang Memperkuat Keamanan.

Fondasi keamanan yang kuat harus diiringi penegakan hukum yang bersih dan tegas. Di sinilah, menurut Haidar Alwi, peran KPK menjadi vital. “KPK yang independen akan memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran, sehingga hasil pembangunan benar-benar kembali ke rakyat,” tegas Haidar Alwi.

“Jika hukum ditegakkan dengan konsisten, kepercayaan publik akan meningkat, iklim investasi membaik, dan potensi konflik sosial dapat ditekan,”

Haidar Alwi menilai, pemberantasan korupsi yang terukur akan memperkuat pondasi keamanan, karena keadilan yang dirasakan rakyat adalah kunci kestabilan jangka panjang.

Haidar Alwi juga mendorong koordinasi erat KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian. “Sinergi penegak hukum akan mempercepat proses peradilan, mencegah tumpang tindih perkara, dan menciptakan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku korupsi,” jelas Haidar Alwi.

Sinergi Antar Lembaga untuk Persatuan Nasional.

Keberhasilan TNI, Polri, dan KPK akan semakin maksimal jika semua lembaga negara berjalan dalam satu visi. “Peran Jaksa Agung dalam memastikan peradilan transparan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi, serta lembaga seperti BPK dan BPKP yang mengawasi penggunaan anggaran negara adalah bagian dari sistem besar yang menopang kedaulatan,” jelas Haidar Alwi.

“Persatuan itu bukan sekadar slogan. Ia harus dibuktikan dengan kerja sama konkret antar lembaga negara demi rakyat,”

Menurut Haidar Alwi, kepemimpinan Presiden Prabowo yang membuka ruang dialog dengan purnawirawan, tokoh masyarakat, dan akademisi adalah langkah strategis untuk meredam polarisasi politik dan memperkuat rasa kebangsaan.

Kolaborasi lintas lembaga ini, akan memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki dukungan dari aspek keamanan, hukum, dan pengawasan anggaran. “Inilah yang akan menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemajuan,” pungkas Haidar Alwi.

Berita Terkait

Terjebak Judol di Kamboja, Warga Sumut Kembali Berkat Penrad Siagian
Gugatan Perdata RSUD Kardinah dan CV Curtina, Hakim Imbau Bisa Damai
Siswi Kelas 4 SD Dicabuli Tetangganya 5 Kali
Ditresnarkoba Polda Jateng Gagalkan Peredaran Ribuan Obat Ilegal di Brebes & Banjarnegara
GNPK-RI Brebes Laporkan 7 Desa ke Kejari atas Dugaan Penyelewengan Anggaran
Polda Jateng Ungkap 711 Kasus Premanisme dan Amankan 916 Tersangka Selama Masa Operasi Aman Candi 2025
Setelah Skandal Korupsi Pertamina, Penyelewengan Pertalite di Brebes Terungkap
Satresnarkoba Polres Brebes Ungkap Peredaran Gelap Narkotika, Sita 203,6 Gram Sabu
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:25 WIB

Haidar Alwi: Optimisme Konstruktif untuk Pemerintahan Prabowo dan Penegak Hukum Indonesia.

Senin, 14 Juli 2025 - 18:56 WIB

Terjebak Judol di Kamboja, Warga Sumut Kembali Berkat Penrad Siagian

Rabu, 11 Juni 2025 - 04:13 WIB

Gugatan Perdata RSUD Kardinah dan CV Curtina, Hakim Imbau Bisa Damai

Selasa, 10 Juni 2025 - 17:11 WIB

Siswi Kelas 4 SD Dicabuli Tetangganya 5 Kali

Senin, 9 Juni 2025 - 22:12 WIB

Ditresnarkoba Polda Jateng Gagalkan Peredaran Ribuan Obat Ilegal di Brebes & Banjarnegara

Berita Terbaru