Banjarnegara – Jawa Tengah (27 Oktober 2025)
Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan tak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pembangunan di daerah.
Hal inilah yang disampaikan oleh Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara. Melalui pernyataan resminya, organisasi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang negara.
Sekretaris I GNPK RI Banjarnegara, Setijawan, menegaskan bahwa partisipasi publik adalah kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan.
“Keterlibatan masyarakat menjadi benteng pertama dalam pencegahan korupsi. Setiap warga berhak mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan di lingkungannya,” ujarnya di Sekretariat GNPK RI Banjarnegara.
Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu melapor bila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, baik di tingkat desa, sekolah, maupun lembaga pemerintah lainnya.
“Silakan laporkan kepada kami bila ada dugaan penyimpangan. GNPK RI Banjarnegara siap menampung dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui saluran resmi kami,” tegasnya.
Selain mendorong partisipasi masyarakat, GNPK RI Banjarnegara juga mengingatkan para pejabat publik agar lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait anggaran dan kegiatan pembangunan.
Menurut Setijawan, transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga cara membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Pemerintahan yang transparan akan melahirkan kepercayaan dan dukungan publik. Dan di situlah semangat antikorupsi tumbuh,” tambahnya.
Melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas, GNPK RI Banjarnegara optimistis dapat menumbuhkan budaya pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
