Jakarta — Penguatan tata kelola menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI yang berlangsung pada Rabu (26/11). Pertemuan ini meninjau tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik pada Semester II Tahun 2024.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan berbagai langkah perbaikan reformasi tata kelola yang telah dilakukan, termasuk revisi regulasi, sinkronisasi data lintas kementerian dan BUMN, hingga penetapan tim monitoring dan evaluasi.
“Empat langkah percepatan strategis kami jalankan, mulai peningkatan koordinasi dengan BPK hingga penerapan profiling bebas tanggungan TLRHP dalam pengangkatan pejabat struktural,” ujarnya.
Dody juga melaporkan progress serapan anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang telah mencapai 62,6% keuangan dan lebih dari 65% progres fisik, dengan target 90% hingga akhir tahun.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya optimalisasi pengendalian internal serta pencegahan temuan berulang. Ia juga mendorong perluasan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan peningkatan penanganan infrastruktur terdampak bencana.
