Mandailing Natal (Panyabungan) – Proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki fase krusial. Di tengah upaya transisi menuju pemulihan, perhatian publik kini tertuju pada pengelolaan anggaran kebencanaan bernilai miliaran rupiah yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas.
Tokoh masyarakat Madina, Amarullah, menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat terdampak. Ia menyoroti alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD sebesar Rp5,12 miliar serta dana stimulan dari pemerintah pusat senilai Rp4 miliar.
“Publik harus mengetahui secara jelas ke mana anggaran itu digunakan dan dampaknya bagi pemulihan masyarakat. Rehabilitasi infrastruktur seperti jalan dan jembatan penting, namun pemulihan ekonomi warga, khususnya petani terdampak, juga harus menjadi prioritas,” tegas Amarullah.
Sebagai putra daerah, Amarullah juga berharap koordinasi lintas lembaga seperti BNPB, BPBD, TNI, Polri, hingga relawan dapat berjalan berkelanjutan, tidak hanya saat masa darurat. Menurutnya, ketangguhan masyarakat menghadapi bencana ke depan perlu dibangun secara sistematis.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Madina menyampaikan bahwa penggunaan dana BTT saat ini difokuskan pada penanganan darurat dan kebutuhan mendesak masyarakat. Sementara dana bantuan pusat sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Prinsipnya, penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan. Untuk rincian penggunaan dana, akan kami sampaikan pada hari kerja melalui data BPKAD agar tidak terjadi kekeliruan informasi,” ujar Sekda Madina.
Dari sisi legislatif, Ketua DPC PDI Perjuangan Madina sekaligus anggota fraksi DPRD, Teguh W. Hasahatan, S.H., memastikan keberlanjutan anggaran penanganan bencana telah masuk dalam struktur APBD mendatang.
“Dalam APBD Tahun Anggaran 2026 telah dianggarkan kembali dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5 miliar. Sementara sisa dana TT TA 2025 masih tersedia sekitar Rp4,3 miliar,” jelas Teguh melalui pesan singkat.
Sementara itu, Kepala BPBD Madina, Mukhsin Nasution, S.Sos, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus pada masa transisi pascatanggap darurat dengan melakukan pendataan kerugian secara menyeluruh sebagai dasar perencanaan pemulihan.
“Kami sudah melakukan penghitungan kerugian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan masyarakat bisa segera pulih,” ujarnya singkat.
Publik kini menantikan keterbukaan rincian penggunaan anggaran kebencanaan tersebut. Transparansi diharapkan mampu menghilangkan ketidakpastian, mempercepat pemulihan, serta mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Mandailing Natal.
Penulis: Magrifatulloh
