BANJARNEGARA – Di balik kemeriahan Pasar Rakyat menyambut pergantian tahun di Alun-alun Banjarnegara, tersimpan keresahan mendalam dari masyarakat terkait tata kelola anggaran daerah. Selama tiga hari dibukanya Posko Aduan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) pada 29–31 Desember 2025, tercatat sebanyak 147 laporan dan konsultasi telah masuk ke meja panitia.
Angka yang cukup fantastis ini mencakup aduan yang disampaikan secara langsung di lokasi maupun melalui kanal daring. Ketua GNPK-RI Banjarnegara, Arief Ferdianto, menegaskan bahwa tren ini menunjukkan masyarakat semakin berani bersuara.
Poin Utama Laporan Masyarakat
Berdasarkan data yang dihimpun selama kegiatan, berikut adalah fokus utama aduan:
Dugaan Penyelewengan Anggaran: Mayoritas laporan berkaitan dengan indikasi penyimpangan dana di berbagai sektor publik.
* Kekhawatiran Keamanan: Masih adanya tekanan sosial dan intimidasi yang membuat sebagian warga sempat ragu untuk melapor.
Dukungan Digital: Ribuan komentar positif di media sosial mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan GNPK-RI.
“Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal merah bagi tata kelola anggaran kita. Sebanyak 147 orang melapor adalah bukti nyata adanya masalah serius yang harus segera disikapi,” tegas Arief saat ditemui awak media, Rabu (31/12/2025).
GNPK-RI tidak ingin laporan ini hanya menjadi tumpukan kertas. Tim internal akan segera melakukan verifikasi dan kajian mendalam untuk memisahkan aduan administratif dengan indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Jika ditemukan bukti kuat yang merugikan keuangan negara, Arief menyatakan tidak akan pandang bulu untuk menyeret oknum tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia juga menekankan dukungannya terhadap sanksi maksimal bagi koruptor, sesuai instruksi pengurus pusat.
Selain berfungsi sebagai “kotak pos” keresahan, posko ini juga aktif membagikan stiker dan materi edukasi antikorupsi. Bagi warga yang masih merasa terancam, GNPK-RI menjamin kerahasiaan identitas sepenuhnya.
“Masyarakat tidak perlu takut. Kami menyediakan kanal online bagi yang ingin menjaga privasi. Fokus kami adalah pencegahan, tapi jika korupsi sudah terjadi, harus kita lawan sampai ke akarnya,” kata Arief.(Mfa)
