BANJARNEGARA — Pemerintah Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, menyatakan kesiapan untuk menyukseskan “Kecamatan Berdaya”.
Program strategis yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Tengah ini diinisiasi untuk mendekatkan pelayanan publik yang ramah dan responsif langsung ke tengah masyarakat.
Camat Batur, Agung Himawan, menegaskan bahwa meskipun program ini sempat berjalan sebagai percontohan di empat kecamatan lain pada tahun 2025, tahun 2026 menjadi momentum krusial.
Hal ini seiring dengan diterbitkannya panduan detail yang memuat 61 indikator keberhasilan program dari pemerintah provinsi.
“Tantangan besarnya adalah bagaimana kita bisa mencapai target 61 indikator tersebut dengan anggaran seminimal mungkin. Jika Kota Semarang bisa berjalan dengan dukungan anggaran yang besar, target saya di Batur justru mendekati nol rupiah. Kita fokus pada optimalisasi pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Agung Himawan saat diwawancarai pada Sabtu (20/6/2026).
Esensi dari Kecamatan Berdaya kata Agung adalah menghadirkan solusi konkret bagi empat kelompok marginal yang selama ini sering luput dari pelayanan publik, yakni perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Untuk perlindungan perempuan dan anak, Kecamatan Batur kini menyediakan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai langkah memutus fenomena gunung es kasus kekerasan. Agung membeberkan bahwa angka pelaporan di Banjarnegara pada tahun 2023 saja mencapai 64 kasus dan cenderung naik.
Namun, banyak korban memilih diam karena takut stigma negatif atau terkendala jarak yang jauh ke Polres maupun Dinsos di tingkat kabupaten.
Kini, pihak kecamatan hadir sebagai mediator sekaligus pos pengaduan yang mengawal rujukan fisik ke Puskesmas, jalur hukum ke aparat penegak hukum, hingga pemulihan psikis melalui psikolog, baik untuk korban maupun pelaku agar kasus tidak terulang.
Sementara itu bagi lansia dan difabel, pihak kecamatan menerapkan skema jemput bola untuk memfasilitasi administrasi kependudukan seperti perekaman E-KTP, KK, dan NIK agar mereka bisa mengakses bantuan sosial dari Dinas Sosial.
Selain membuka kantor kecamatan sebagai ruang aktivitas pensiunan (PWRI), Kecamatan Batur juga bekerja sama dengan Puskesmas menggelar skrining kesehatan gratis setiap Sabtu di minggu pertama.
Tidak hanya menyasar kelompok marginal, Kecamatan Batur turut membidik kaum milenial dan pelaku UMKM lewat konsep “Inkubator Bisnis” untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Melalui wadah ini, pelaku usaha mikro dipersiapkan dari nol agar produk lokal mereka siap bersaing di pasar yang lebih luas.
Dalam implementasinya, Kecamatan Batur mengandalkan jejaring kemitraan yang kuat tanpa membebani APBD. Untuk aspek pelatihan keterampilan, kecamatan telah merampungkan kelas menjahit tingkat terampil bagi 20 perempuan milenial di Batur bersama Disnaker, serta menggandeng PT Geo Dipa Energi untuk pelatihan pembuatan kue dan pembuatan buket yang direncanakan berjalan pada awal Juli mendatang.
Urusan permodalan juga disiasati dengan menjalin komunikasi intensif bersama BPR BKK Jateng, BUMDesma, serta Baznas. Pihak Baznas bahkan sudah memberikan lampu hijau untuk memberikan bantuan alat sarana prasarana pasca-pelatihan, sekaligus siap mendanai program peningkatan kapasitas UMKM ke depan.
Untuk melengkapi ekosistem inkubator ini, pihak kecamatan memfasilitasi peningkatan kualitas packaging (kemasan), digital marketing via media sosial atau marketplace, hingga pengurusan sertifikasi Halal, PIRT, MD, dan BPOM dengan menggandeng Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perizinan.
Agung menambahkan, Sejak SK Bupati terkait penetapan lokasi diterbitkan pada April lalu, jajaran Forkopimcam Batur langsung bergerak melakukan sosialisasi maraton sejak Mei. Strategi sosialisasi dilakukan secara terfokus per kelompok sasaran, mulai dari jajaran perangkat desa, perkumpulan lansia, organisasi keagamaan seperti Muslimat dan Fatayat, pengurus PKK, posyandu, hingga kalangan pendidik di sekolah-sekolah.
Untuk mengantisipasi kendala geografis, Kecamatan Batur bahkan menggandeng Kantor Pos dalam menyalurkan bantuan sosial secara jemput bola bagi warga miskin dan lansia di wilayah pelosok, seperti Dieng Kulon, yang kesulitan jika harus mengambil bantuan ke pusat kecamatan.
“Kondisi dana desa saat ini sedang menurun, maka fokus kita harus digeser dari pembangunan fisik ke pemberdayaan masyarakat. Anggaran boleh terbatas, tetapi partisipasi publik dan perputaran ekonomi lokal harus tetap meningkat. Program ini sangat bagus untuk rakyat, jadi kenapa tidak kita garap dengan totalitas,” kata Agung. (**)
