AWH Ultimatum Kinerja DPRD Banjarnegara, Dugaan Jual Beli Pokir Diminta Diusut Tuntas
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2026) siang.(A13) 
BERITAFAKTA.ID, BANJARNEGARA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2026) siang.
Aksi ini diwarnai kritik tajam terhadap kinerja legislatif dan eksekutif yang dinilai lamban menangani berbagai persoalan krusial di daerah, mulai dari kemiskinan ekstrem, karut-marut sektor pendidikan, temuan BPK RI hingga dugaan praktik jual beli pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.
Massa yang terdiri atas gabungan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, dan berbagai komunitas se-Banjarnegara terlebih dahulu melakukan long march dari Alun-Alun Banjarnegara menuju Gedung DPRD.
Dalam orasinya, massa menyoroti ketimpangan sosial di wilayah tersebut. Mereka menilai, meski sejumlah anggota DPRD telah menjabat lebih dari satu periode, namun Kabupaten Banjarnegara terkesan stagnan.
Sebagaimana diketahui, hingga kini Banjarnegara masih menyandang status sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terendah di Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Umum AWH yang juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Banjarnegara, Kurnia Dwi Santoso, menegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan sistemik.
Aksi ini diwarnai kritik tajam terhadap kinerja legislatif dan eksekutif yang dinilai lamban menangani berbagai persoalan krusial di daerah, mulai dari kemiskinan ekstrem, karut-marut sektor pendidikan, temuan BPK RI hingga dugaan praktik jual beli pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.(A13)
Dwi juga memperingatkan, jika seluruh tuntutan dan keluhan masyarakat tidak direspons secara konkret oleh pihak eksekutif maupun legislatif, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengerahkan massa dengan skala yang jauh lebih besar pada aksi jilid kedua.
Sementara, Ketua IPDA Banjarnegara, Jalu Dwi Prasetyo Aji, secara terbuka menyatakan bahwa Banjarnegara membutuhkan representasi politik yang benar – benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Banyak anggota dewan yang sudah menjabat lebih dari satu periode, namun kondisi Banjarnegara masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) besar yang belum diselesaikan,” ujar Jalu di sela-sela aksi dan audiensi.
Disela – sela audiensi, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara, Arief Ferdianto, melayangkan ultimatum keras terkait adanya dugaan jual beli Pokir Dewan.
Ketua DPRD tidak dapat mengambil langkah tegas terkait adanya dugaan jual beli Pokir, kami tidak segan – segan akan membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dengan membawa bukti-bukti yang ada,” tegas Arief.
Menurut Ketua GNPK RI itu tidak ada ruang bagi oknum – oknum dewan yang ingin memperkaya diri dengan jalan yang haram atau Korupsi
Delapan Poin Pakta Integritas Disepakati
Setelah melalui proses audiensi yang melibatkan perwakilan massa dengan Bupati dan Ketua DPRD Banjarnegara, tercapai kesepakatan lewat penandatanganan pakta integritas yang memuat delapan poin krusial, yaitu :
- Tindak tegas oknum anggota Dewan DPRD Banjarnegara yang melakukan jual beli Pokir
- Penanganan krisis air bersih yang konprehensif
- Tindaklanjut terkait jual beli jabatan di Lingkungan Dinas Kabupaten Banjarnegara
- Penyelesaian masalah sampah yang ada di Kabupaten Banjarnegara
- Penanganan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pencucian pasir di Kali Sapi
- Sedimentasi Waduk Mrican, untuk disolusikan
- Penyelesaian jalan kaliireng di Kecamatan Pejawaran
- Penanganan terkait ODGJ di Kabupaten Banjarnegara (tersedianya panti rehabilitasi ODGJ).
Menanggapi desakan dan tekanan massa, Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet, SM, menyatakan akan segera berkoordinasi secara internal dengan para anggota dewan guna mengklarifikasi dan menyikapi berbagai dugaan yang dialamatkan kelembagaannya, termasuk isu jual beli Pokir.
Massa sempat mendobrag pintu pagar kantor DPRD Banjarnegara,namun berhasil di cegah oleh aparat kepolisian.(A13)
Sementara itu, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana turut memberikan komitmen tegas di hadapan massa aksi. Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Banjarnegara memastikan tidak akan melindungi kadernya yang terbukti bermain-main dengan jabatan dan amanah rakyat di kursi parlemen.
Aksi damai yang dikawal ketat oleh aparat keamanan ini akhirnya membubarkan diri setelah penandatanganan pakta integritas diserahkan kepada perwakilan aliansi. Publik kini menanti realisasi janji politik dan komitmen nyata dari para pemangku kebijakan di Banjarnegara.(A13)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar