KPK NU Deklarasi di Jawa Barat, Desak KPK Periksa Dugaan Pelanggaran dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang
SUBANG, BeritaFakta.id – Gerakan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung agenda pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU) terus memperluas gerakannya. Setelah dibentuk di lokasi Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, organisasi tersebut akan mendeklarasikan kepengurusan di Jawa Barat.
Deklarasi dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Al Ishlah, Compreng, Kabupaten Subang, Sabtu (12/11/2026) sore. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan pengawasan dan pemberantasan praktik korupsi di lingkungan organisasi NU.
Ketua KPK NU, Muhamad Sholihin, mengatakan bahwa KPK NU merupakan wadah gerakan nahi mungkar yang dibentuk untuk menjaga kehormatan dan marwah Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, gerakan tersebut bermula dari aksi di lokasi Muktamar NU ke-35 di Jombang. Selanjutnya, KPK NU melanjutkan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Aksi tersebut, kata Sholihin, mendapat respons positif dari berbagai kalangan yang memberikan dukungan maupun simpati terhadap gerakan KPK NU.
“Gayung bersambut. KPK NU mendapat respons baik. Banyak yang mendukung dan bergabung,” tutur tokoh NU asal Indramayu tersebut.
Sholihin menjelaskan, KPK NU mendesak KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mereka sebut sebagai anasir-anasir yang diduga terlibat dalam persoalan di Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang.
Dalam tuntutannya, KPK NU menyebut sejumlah nama, yakni KH Anwar Iskandar, Nusron, Gus Ipul, dan Juri Ardiantoro. Mereka mendesak agar dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar tersebut diusut secara transparan dan diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.
Untuk deklarasi di Subang, Sholihin menyebut sejumlah calon pengurus KPK NU Jawa Barat akan hadir. Mereka berasal dari kalangan kiai, keluarga pesantren, putra-putra kiai, serta para aktivis penggerak NU.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen tersebut dilandasi keinginan bersama untuk menjaga kehormatan para ulama sekaligus mempertahankan marwah jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
“Para kiai dan keluarganya, serta para tokoh penggerak NU Jawa Barat ingin menjadi bagian dari sejarah menjaga kehormatan NU. Tidak rela kalau NU sampai dirusak anasir jahat korupsi,” tandas Sholihin.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa besarnya dukungan terhadap gerakan KPK NU mendorong pembentukan kepengurusan di sejumlah daerah. Setelah deklarasi di Jawa Barat, gerakan serupa direncanakan berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua dukungan para kiai, para tokoh dan aktivis NU, sehingga akan kami deklarasikan KPK di beberapa daerah. Awalnya di Pulau Jawa,” terang alumnus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tersebut.
Melalui perluasan gerakan ini, KPK NU berharap semakin banyak elemen warga Nahdliyin yang terlibat dalam pengawasan organisasi serta mendorong penegakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar