JAKARTA – Menteri PANRB Rini Widyantini memaparkan capaian besar reformasi birokrasi Indonesia dalam peluncuran Government at a Glance Southeast Asia 2025 yang digagas OECD, Kamis (11/12/2025).
Dalam paparannya, Rini menegaskan bahwa reformasi Indonesia selaras dengan prinsip OECD, yakni berfokus pada layanan publik yang manusiawi, transparan, dan berbasis digital.
Hasilnya terlihat nyata: lebih dari 55.000 jabatan administratif telah dialihkan ke jabatan fungsional, peringkat e-government Indonesia melonjak dari 167 ke 64, dan efisiensi fiskal mencapai potensi penghematan lebih dari Rp128 triliun.
Inovasi pelayanan publik juga berkembang pesat dengan hadirnya 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta platform MPP Digital yang sudah diterapkan di 199 daerah. Rini menyebut langkah ini berhasil memangkas birokrasi dan mempercepat layanan masyarakat.
“Visi 2045 kita adalah birokrasi yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan,” ungkapnya.
OECD dan ADB mengapresiasi capaian Indonesia, namun menegaskan masih banyak ruang perbaikan terutama dari sisi transparansi, pengelolaan fiskal, dan adaptasi digital.
