DPRD Banjarnegara Desak Perubahan APBD 2026 Fokus Infrastruktur dan Layanan Dasar
Penyampaian pandangan umum fraksi fraksi DPRD Banjarnegara terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026 di Gedung DPRD Kabupaten, nampak Martoyo Ssos dari partai Gerindra sedang menyampaikan pandangannya di depan para anggota yang hadir.(Dok.Kominfo Bna/Berita Fakta. id) BANJARNEGARA, BeritaFakta.id— Ruang fiskal Kabupaten Banjarnegara yang menyempit menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Di tengah proyeksi pendapatan daerah yang turun 7,1 persen menjadi Rp2,043 triliun, pemerintah daerah didesak mengarahkan anggaran kepada program yang paling mendesak dan langsung dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta penanganan krisis air bersih.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banjarnegara terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung Paripurna DPRD, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Marno dan dihadiri Sekretaris Daerah, anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Penurunan pendapatan daerah menjadi salah satu sorotan utama karena berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan. Koreksi tersebut antara lain berasal dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PBB-P2, serta dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Fraksi-fraksi DPRD meminta kondisi tersebut tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, pemerintah dituntut melakukan efisiensi sekaligus mencari sumber pendapatan baru tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Fraksi NasDem dan Hanura menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi anggaran, termasuk strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan mengingatkan perubahan APBD tidak boleh sebatas menggeser angka anggaran, tetapi harus menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan meminta evaluasi kinerja OPD agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta potensi pajak sarang burung walet digali secara maksimal serta mempertanyakan perincian defisit dan pembiayaan neto. Fraksi PAN juga menilai penurunan proyeksi opsen PKB perlu dievaluasi karena jumlah kendaraan terus bertambah.
Selain pendapatan, DPRD menyoroti SILPA 2025 sebesar Rp157,86 miliar yang telah ditetapkan definitif berdasarkan hasil audit BPK. Dewan meminta dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Penyertaan modal BUMD sebesar Rp31 miliar juga diminta disertai analisis kelayakan investasi yang jelas, termasuk prospek keuntungan, dampak ekonomi, dan kontribusinya terhadap peningkatan dividen daerah.
Di sektor pelayanan dasar, fraksi-fraksi meminta pemerintah memperkuat anggaran penanganan krisis air bersih akibat musim kemarau, termasuk dampaknya terhadap pertanian. Pembangunan RSUD Wanayasa juga diminta diawasi secara ketat dari sisi kualitas pekerjaan maupun kepastian hukumnya.
DPRD turut mendorong persiapan regulasi Pilkades serentak 2027 yang akan berlangsung di 195 desa. Pemerintah diminta tidak menunggu hingga mendekati pelaksanaan untuk menyiapkan payung hukum.
Dengan waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 yang semakin terbatas, DPRD meminta pemerintah bergerak cepat setelah seluruh tahapan pembahasan selesai. Program prioritas harus segera direalisasikan agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi eksekutif untuk memberikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya.(Bas).
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar