Tender RSUD Wanayasa Dibatalkan Akibat HPS Bocor, Kantor Bupati Banjarnegara Terancam Didemo AWH
BERITAFAKTA.ID, BANJARNEGARA – Aliansi Wargo Hutomo (AWH) berencana menggelar aksi damai di Kantor Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi tersebut sebagai bentuk desakan kepada Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, agar menindaklanjuti dugaan kebocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam tender proyek pembangunan RSUD Wanayasa senilai Rp 57 miliar yang berujung pada pembatalan tender.
Perwakilan AWH yang terdiri dari Pemuda Pancasila (PP), LSM Harimau, dan GNPK RI Kabupaten Banjarnegara meminta kepada pemerintah daerah mengusut tuntas dugaan kebocoran tersebut, termasuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Ketua DPC LSM Harimau Kabupaten Banjarnegara, Prakasa Pamuji Wijaya, mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai penyebab kebocoran HPS dan pihak yang diduga terlibat.
“Intinya, kami dari DPC LSM Harimau Kabupaten Banjarnegara akan selalu mengawal siapa dalang di balik bocornya HPS. Kami meminta ketegasan Bupati untuk menindak tegas oknum yang terlibat,” kata Prakasa, Rabu (21/10/2026).
Ia menegaskan, apabila tidak ada respons dan keterbukaan dari pemerintah daerah, perwakilan dari AWH akan mempertimbangkan menggelar aksi besar sekaligus penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor Bupati Banjarnegara.
Foto : Pengumuman Lelang RSUD Type D Wanayasa.(foto/doc).
Menurut Prakasa, jadwal aksi belum ditentukan. Rencana tersebut akan dibahas terlebih dahulu bersama Ketua MPC Pemuda Pancasila dan Ketua PD GNPK RI Kabupaten Banjarnegara.
Diketahui, sebelum berencana menggelar aksi, perwakilan AWH telah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjarnegara pada Jumat (16/10/2026).
Selanjutnya, pada Senin (19/10/2026), pihaknya juga melaporkan persoalan dugaan kebocoran HPS tersebut ke Polres Banjarnegara.
Prakasa mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, khususnya warga di wilayah Banjarnegara bagian atas yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
Menurut dia, pembangunan RSUD Wanayasa memiliki arti penting bagi masyarakat. Karena itu, proses pengadaan proyek tersebut harus berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.
“Pergerakan kami ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat Banjarnegara, khususnya di wilayah bagian atas dan angunan kesehatan itu benar-benar sudah diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana proyek yang dibutuhkan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan? apabila sejak proses pengadaannya sudah muncul persoalan dugaan kebocoran dokumen rahasia.
Prakasa mengingatkan agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan akibat dugaan penyimpangan yang dilakukan pihak – pihak tertentu saja.
Ia mendesak Bupati Banjarnegara memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan kebocoran HPS tersebut. Prakasa juga meminta agar pihak yang terbukti bertanggung jawab dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian apabila sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
“Tuntutan kami kepada Bupati adalah menyampaikan secara terbuka siapa oknum yang membocorkan HPS tender proyek tersebut dan memecatnya jika terbukti terlibat,” kata Prakasa.
Ia menilai, pembatalan tender saja belum cukup untuk menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memastikan penyebab kebocoran, menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terlebih proyek yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Kepala Dinkes Disebut Mengakui Alasan Pembatalan Tender
Prakasa juga menyampaikan bahwa dalam audiensi di Kantor Dinkes Banjarnegara, Kepala Dinkes disebut mengakui bahwa tender proyek RSUD Wanayasa dibatalkan karena adanya kebocoran HPS.
Menurut Prakasa, Kepala Dinkes menyampaikan bahwa informasi mengenai kebocoran tersebut diberitahukan oleh Bupati Banjarnegara.
Ia menambahkan, dalam audiensi itu Kepala Dinkes juga disebut menyatakan setuju agar persoalan tersebut terus dikawal hingga pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap. (Rgz01)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar