Dianggap Lamban Proses Pemekaran Brebes Selatan, KP2KB Siap Turunkan Ribuan Massa Desak Paripurna DPRD Jateng

Minggu, 2 November 2025 - 18:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Brebes, Beritafakta.id – Komite Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB) kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Brebes Selatan. Desakan itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Pejuang Pemekaran yang digelar di Café Orange, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Minggu (2/11/2025).

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus komite, tokoh masyarakat, serta para kepala desa dari wilayah Brebes Selatan.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil audiensi KP2KB dengan DPRD Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah digelar sebelumnya pada 27 Oktober 2025 di Semarang.

Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Brebes, Imam Santoso, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran bukan sekadar wacana politik, melainkan ikhtiar serius untuk pemerataan pembangunan di wilayah selatan Brebes yang selama ini dinilai tertinggal.

“Perjalanan kita adalah bagian dari perjuangan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur.

Mudah-mudahan pada tahun 2026 Brebes Selatan dapat masuk dalam moratorium empat usulan kabupaten baru. Siapa pun yang memimpin nanti harus tetap satu visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Imam.

Imam menambahkan, status moratorium pemekaran daerah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi maupun DPRD Jawa Tengah untuk melanjutkan proses formal seperti sidang paripurna.

“Moratorium bukan alasan untuk tidak memparipurnakan. Justru paripurna harus dipenuhi agar kita siap ketika moratorium dicabut,” tegasnya.

Nada serupa disampaikan oleh Agus Sutiono, SE., M.Si., pengurus KP2KB, yang menyebut lambannya proses administrasi di tingkat provinsi menjadi penyebab kekecewaan masyarakat. Ia menegaskan pihaknya siap mengerahkan ribuan massa jika hingga Desember 2025 belum ada keputusan konkret.

“Target kami jelas: paripurna DPRD Provinsi harus segera digelar. Jika sampai Desember belum ada perkembangan, kami akan turunkan massa dalam jumlah besar,” ujarnya dengan tegas.

Agus mengungkapkan, sedikitnya 20 bus telah disiapkan untuk mengangkut massa dari berbagai kecamatan di wilayah selatan Brebes.

Menurutnya, langkah itu diambil sebagai bentuk keseriusan masyarakat yang telah lama menantikan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Giat ini sangat mulia. Kita akan terus berjuang agar pembahasan pemekaran jilid kedua segera terwujud,” tambahnya.

Gelombang dukungan terhadap pemekaran Brebes Selatan semakin meluas.

Faqih Maulana, perwakilan kepala desa Kecamatan Paguyangan, menilai sudah saatnya Gubernur Jawa Tengah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengajukan usulan paripurna kepada DPRD Provinsi.

“Kami mendorong gubernur agar tidak menunda permohonan paripurna. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Sementara Witno, tokoh masyarakat dari Kecamatan Bantarkawung, menilai pemekaran merupakan solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Kami siap berada di garis depan mendukung perjuangan ini,” ucapnya.

Dukungan serupa juga datang dari Suid A.M.A., Kepala Desa Pagojengan. Ia menegaskan seluruh kepala desa di Kecamatan Paguyangan siap mendukung penuh perjuangan pemekaran.

“Tujuan pemekaran adalah mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini perjuangan yang mulia,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dedy Anjar, salah satu tokoh yang hadir, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif terkait pemekaran.

“Jangan takut dan jangan mudah diprovokasi. Setelah pemekaran terwujud, pembangunan akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Mari kita beri pemahaman kepada masyarakat bahwa perjuangan ini untuk kepentingan bersama,” jelasnya.

KP2KB menegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti sampai terbentuknya Kabupaten Brebes Selatan. Menurut Imam Santoso, pemekaran bukan sekadar soal administratif, tetapi menyangkut harga diri dan hak masyarakat untuk mendapatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang layak.

Kegiatan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Para peserta menutup acara dengan doa bersama agar perjuangan pemekaran Brebes Selatan berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (Rusmono)

Berita Terkait

TMMD Sengkuyung Dibuka di Sridadi, Sinergi Bangun Desa Tangguh Hadapi Bencana
Warga Karangasem Hentikan Pemasangan Tiang Internet, Diduga Belum Berizin
Panitia ALJIRO SMANSA Matangkan Reuni Akbar, Rektor Universitas Diponegoro Beri Dukungan Penuh
Digempur 36 Juta Serangan Siber, Pemkab Banjarnegara Perkuat CSIRT dan Bongkar Celah Keamanan Sistem.
Pesan Jaga Nama Baik Daerah, Bupati Paramitha Lepas 354 Jamaah Calon Haji Brebes
Silaturahmi Pensiunan Keuangan dan Logistik di Bandung: Hangatkan Kebersamaan, Eratkan Persaudaraan
Halal Bihalal Kondektur 14–15 April 2026 di Pacet Mojokerto: Silaturahmi Hangat, Loyalitas Tak Pudar
Adanya Program PTSL Desa Karangasem dan Manfaat Program PTSL Menjadi Bukti Sah Kepemilikan Tanah
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 13:50 WIB

Warga Karangasem Hentikan Pemasangan Tiang Internet, Diduga Belum Berizin

Kamis, 23 April 2026 - 12:16 WIB

Panitia ALJIRO SMANSA Matangkan Reuni Akbar, Rektor Universitas Diponegoro Beri Dukungan Penuh

Kamis, 23 April 2026 - 09:56 WIB

Digempur 36 Juta Serangan Siber, Pemkab Banjarnegara Perkuat CSIRT dan Bongkar Celah Keamanan Sistem.

Rabu, 22 April 2026 - 18:52 WIB

Pesan Jaga Nama Baik Daerah, Bupati Paramitha Lepas 354 Jamaah Calon Haji Brebes

Rabu, 22 April 2026 - 17:29 WIB

Silaturahmi Pensiunan Keuangan dan Logistik di Bandung: Hangatkan Kebersamaan, Eratkan Persaudaraan

Berita Terbaru