Banjarnegara, BeritaFakta.id — Menjelang akhir tahun 2025, sejumlah desa di Kecamatan Punggelan mulai mempersiapkan pelaksanaan proyek fisik yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) dan Bantuan Khusus Kabupaten (BKK).
Sebanyak 15 desa dari total 17 desa di Kecamatan Punggelan mendapatkan alokasi proyek tahun anggaran 2025, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp3,8 miliar yang akan digelontorkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan proyek tersebut digelar di Café Kayu Warna, Desa Sidarata, Kecamatan Punggelan, pada Jumat (10/10/2025). Acara dihadiri oleh para Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) dari 15 desa penerima bantuan.
Desa-desa yang mendapat alokasi proyek Banprov dan BKK di antaranya: Punggelan, Kecepit, Klapa, Tribuana, Sawangan, Danakerta, Bondolharjo, Tlaga, Mlaya, Petuguran, Sambong, Jembangan, Purwasana, dan Karangsari.
Sementara Desa Sidarata dan Tanjungtirta tidak mendapatkan alokasi tambahan karena sebelumnya telah menerima dana pada kegiatan murni.
Camat Punggelan, Mohamad Julianto, yang turut hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan program pembangunan di desa.
“Kegiatan hari ini adalah koordinasi percepatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan perubahan di desa-desa Kecamatan Punggelan yang mendapatkan Banprov dan BKK. Waktu efektif tinggal dua bulan, jadi perlu percepatan dan akselerasi agar semua kegiatan bisa diselesaikan tepat waktu,” ujar Julianto.
Ia menambahkan bahwa pihak kecamatan berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam pelaksanaan proyek.
“Kami bertugas memfasilitasi, membina, dan melakukan pengawasan. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat anggaran,” imbuhnya.
Julianto mengungkapkan bahwa total anggaran yang akan dialokasikan di Kecamatan Punggelan mencapai Rp3,83 miliar, jumlah yang cukup besar dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Banjarnegara.
“Total anggaran sekitar Rp3,83 miliar. Ini termasuk yang terbesar di Banjarnegara. Ada 15 desa yang mendapat bantuan, sementara dua desa lainnya tidak karena sudah memperoleh dana di kegiatan murni,” jelasnya.
Ia juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Harapannya, kepala desa dan sekretaris desa memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga pekerjaan bisa tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat anggaran. Dengan begitu hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tandas Julianto.
Terkait pemilihan lokasi rapat di Café Kayu Warna, bukan di aula kecamatan, Julianto menjelaskan bahwa hal tersebut karena adanya kegiatan lain di tempat tersebut.
“Aula kecamatan sedang digunakan untuk kegiatan PKK. Jadi sekalian para Kades mengantar istrinya ikut kegiatan PKK, sementara mereka rapat di sini,” pungkasnya.
Penulis: Bas / BeritaFakta.id
