Panyabungan, Beritafakta.id — Forum tokoh masyarakat dan pemuda Desa Simpang Koje mendatangi Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal awal pekan ini. Mereka menuntut kejelasan tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan Dana Desa yang sudah disampaikan lebih dari tiga bulan lalu namun belum juga mendapat respons dari Inspektorat.
Dalam pertemuan tersebut, Bakri Nasution, tokoh pemuda Desa Simpang Koje, menyampaikan langsung keresahan warga kepada Bupati.
“Laporan kami sudah masuk tiga bulan lalu, tapi tidak ada investigasi dari Inspektorat. Kami minta pemeriksaan lapangan segera dilakukan, dan jika terbukti ada pelanggaran, harus diproses hukum ke Polres atau Kejaksaan,” tegas Bakri.
Menanggapi hal itu, Bupati Mandailing Natal langsung menghubungi Inspektorat melalui sambungan telepon di hadapan warga, dan memerintahkan agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Jika ada temuan pelanggaran, pihak yang terlibat akan dicopot sementara dari jabatannya,” ujar Bupati dengan nada tegas.
Selain dugaan penyimpangan Dana Desa, warga juga menyoroti pungutan 10% yang dibebankan saat pengurusan berbagai surat di desa. Bakri menilai pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi sebagai pungutan liar.
“Kalau tidak ada aturannya, itu jelas pungli,” tegasnya lagi.
Bakri juga merinci sejumlah indikasi lain, seperti kegiatan fiktif, mark-up anggaran, serta ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan. Semua temuan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati dan pejabat yang hadir.
Pertemuan ini menjadi bukti ketegasan warga dalam mengawal transparansi Dana Desa serta menguji komitmen pemerintah daerah dalam menindak dugaan pelanggaran. Warga berharap Inspektorat tidak berdiam diri dan segera melakukan langkah nyata.
(Magrifatulloh)
