Banjarnegara, 20 Oktober 2025
Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana secara resmi melantik dan mengambil sumpah 152 pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Dipayudha Adigraha, Senin pagi (20/10), dan menjadi pelantikan pertama sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Banjarnegara bersama Wakil Bupati Wakhid Jumali pada 20 Februari 2025 lalu.
Pejabat yang dilantik terdiri dari jajaran Eselon IIIa, IIIb, dan Eselon IV, dengan harapan memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas daerah.
Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Wakhid Jumali, Sekda Banjarnegara Indarto, Asisten Sekda bidang Administrasi Dalmini, Anggota DPRD Salabi, serta Kepala Inspektorat Agung Yusianto.
“Pelantikan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh selama enam bulan. Kami tidak mengambil keputusan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi murni dari hasil kinerja dan kebutuhan organisasi,” tegas Bupati Amalia dalam keterangannya kepada media.
Evaluasi Kinerja Jadi Dasar Mutasi
Amalia menjelaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi, namun bagian dari strategi untuk menguatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.
“Yang sudah baik tentu kami pertahankan, sementara yang perlu penguatan, kami lakukan penyesuaian. Semua demi kemajuan Banjarnegara,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan akan melakukan evaluasi rutin bulanan, dan memantau kinerja setiap pejabat selama tiga bulan pertama masa tugasnya.
“Kita tidak bisa berharap banyak dalam waktu satu bulan, karena tentu butuh penyesuaian. Namun kami ingin memastikan bahwa setiap pejabat mampu menunjukkan komitmen dan kerja nyata sejak awal,” tambahnya.
Pesan Bupati: ASN Harus Siap Dimanapun Ditempatkan
Dalam sambutannya, Bupati Amalia turut menyampaikan pesan kepada para pejabat yang dilantik agar tidak melihat rotasi sebagai hal negatif.
“Dimanapun ditempatkan, mereka tetap ASN Banjarnegara dan kader terbaik daerah ini. Rotasi adalah bagian dari dinamika organisasi, dan harus disambut dengan positif,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelantikan tahap kedua akan segera dilakukan, termasuk untuk jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang prosesnya memerlukan persetujuan khusus dari Kementerian Dalam Negeri dan BKN. Termasuk juga rencana mutasi untuk pejabat eselon II.
“Semua proses akan dilakukan sesuai regulasi, dan tentunya mengedepankan prinsip meritokrasi,” pungkas Amalia.
Dengan pelantikan ini, diharapkan struktur birokrasi Pemkab Banjarnegara semakin solid, responsif, dan adaptif terhadap tantangan serta kebutuhan pembangunan daerah.
Red: Bas
